Pemprov Kalteng Aktifkan Posko Karhutla 2026, Perkuat Kesiapsiagaan Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

1tulah.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Posko PDB Karhutla) Tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya bencana asap selama musim kemarau.

Aktivasi Posko PDB Karhutla dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan Status Siaga Darurat Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang berlaku selama 158 hari, terhitung sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah saat membuka Rapat Teknis Aktivasi Posko PDB Karhutla di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (22 Juni 2026).

“Penetapan Status Siaga Darurat dan Posko PDB Karhutla merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan,” ujar Darliansjah.

Menurutnya, melalui status siaga darurat tersebut, seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan dapat digerakkan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi dalam satu sistem komando penanganan darurat.

Darliansjah menjelaskan bahwa Posko PDB Karhutla memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penanganan bencana, mulai dari kajian kebutuhan, penyusunan rencana operasi, koordinasi lintas sektor, pengendalian operasi lapangan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan informasi, hingga pelaporan kegiatan.

Ia juga menekankan pentingnya seluruh pihak memahami struktur komando yang telah ditetapkan agar pelaksanaan operasi berjalan optimal.

“Seluruh operasi penanganan Karhutla harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel. Prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam penyusunan rencana operasi, pengerahan sumber daya, pelaksanaan kegiatan di lapangan, maupun pengelolaan anggaran,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, seluruh instansi diminta fokus menyusun rencana operasi yang memuat pembagian tugas, strategi pencegahan dan pemadaman kebakaran, serta penempatan personel secara efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas.

Selain itu, Darliansjah menegaskan pentingnya integrasi seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan ke dalam satu rencana operasi dan satu kesatuan komando.

Penyusunan kebutuhan anggaran, termasuk pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), juga diminta dilakukan secara cermat, transparan, efisien, dan akuntabel agar mendukung kelancaran pelaksanaan operasi penanganan karhutla.

“Keberhasilan penanganan Karhutla sangat ditentukan oleh kesatuan komando, kecepatan bertindak, dan sinergi seluruh pihak. Dengan pemahaman yang sama terhadap tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan rencana operasi yang terpadu, kita dapat mengendalikan risiko Karhutla secara lebih efektif dan mewujudkan Kalimantan Tengah yang bebas dari kabut asap,” pungkasnya.

Rapat teknis tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib, kepala perangkat daerah terkait, instansi vertikal, asosiasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.(*)

Penulis : Hewu