1TULAH.COM, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Gedung Serbaguna GOR Indoor Palangka Raya, Kamis (6 Agustus 2026).
Mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui kesamaan visi, komitmen, dan langkah seluruh tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, kepala desa dan lurah memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Kalimantan Tengah untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Agustiar Sabran.
Ia menambahkan, pembangunan harus dimulai dari desa dan kelurahan sebagai pusat pelayanan masyarakat sekaligus motor penggerak pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman agar terwujud desa yang tangguh, aman, dan sejahtera.
Gubernur juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, efisiensi harus diwujudkan melalui perencanaan yang kreatif, tepat sasaran, serta menghilangkan pemborosan sehingga anggaran benar-benar difokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Agustiar Sabran meminta seluruh bupati dan wali kota segera mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan.
Revisi RTRW dinilai penting untuk, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik sosial, dan menciptakan iklim investasi yang sehat.
Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Gubernur juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Hingga 3 Agustus 2026, tercatat lebih dari 3.000 hektare lahan terbakar dengan 4.645 titik panas (hotspot) di Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Kepala desa dan lurah diminta mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta memanfaatkan Dana Desa untuk memperkuat Desa Tangguh Bencana (Destana).
Selain Karhutla, Gubernur mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara objektif dan transparan.
Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai program bantuan pemerintah, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah,” ujar Linae.
Ia menjelaskan, rakor juga difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam berbagai bidang strategis, mulai dari pencegahan Karhutla, pemberantasan narkoba, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, tata kelola pertanahan, pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Materi disampaikan oleh narasumber dari TNI, Polri, Kejaksaan, BPS, BNN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus membangun desa berdasarkan filosofi Huma Betang dan budaya Belom Bahadat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, dan keberagaman.
Melalui penguatan ekonomi hijau, ekonomi biru, hilirisasi, digitalisasi desa, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah berharap desa-desa di Kalimantan Tengah mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.
Rakor ini dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, 136 camat, 1.432 kepala desa, 139 lurah, serta para narasumber dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.(*)
Penulis : Hewu
Editor : Apri
![Seorang pria berusia 25 tahun berjuang antara hidup dan mati setelah menjadi korban penembakan dari mobil yang melintas di kawasan Brixton, London Selatan, pada Sabtu dini hari waktu setempat. [Istimewa]](https://1tulah.com/wp-content/uploads/2026/05/teror-london-360x200.jpg)
