Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Percepat Realisasi Anggaran dan Pembangunan Daerah

1TULAH.COM, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) per 31 Juli 2026 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (4 Agustus 2026). Rakor ini menjadi momentum penting untuk mempercepat realisasi anggaran sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rakor TEPRA difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program, identifikasi berbagai kendala di lapangan, serta penyusunan langkah-langkah strategis guna meningkatkan serapan anggaran dan kualitas pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah.

“Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Karena itu, Rakor TEPRA diharapkan tidak hanya menjadi agenda evaluasi, tetapi juga forum yang berorientasi pada solusi dan menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program,” ujar Edy.

Edy Pratowo mengapresiasi tiga perangkat daerah provinsi serta tiga pemerintah kabupaten yang berhasil mencatatkan capaian penyerapan anggaran terbaik hingga Juli 2026. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja.

Meski demikian, berdasarkan hasil evaluasi, realisasi keuangan dan fisik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih memerlukan percepatan agar target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.

“Efisiensi harus kita jawab dengan inovasi dan peningkatan kinerja. Percepatan serapan anggaran harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Wagub juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota menyelaraskan program pembangunan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa diminta dipercepat agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Edy Pratowo turut mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, termasuk produk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, belanja pemerintah harus mampu memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Rakor TEPRA ini diharapkan bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi sarana untuk memantapkan pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas pembangunan. Setiap anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.

Melalui Rakor TEPRA 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna mempercepat realisasi anggaran, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri