Pemprov Kalteng Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi, Stabilitas Harga Jadi Prioritas

1TULAH.COM, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh kabupaten/kota. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi perubahan regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi Program Bedah Rumah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (4 Agustus 2026), oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.

Rakor dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam paparannya, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa inflasi nasional berhasil ditekan menjadi 2,88 persen (year-on-year/yoy) pada akhir Juli 2026. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan saat Rakor Pengendalian Inflasi pertama kali dilaksanakan pada Oktober 2022, ketika inflasi nasional mencapai 5,95 persen.

Sementara itu, secara nasional inflasi bulanan Juli 2026 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,14 persen.

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi year-on-year sebesar 4,32 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,87. Inflasi bulanan mencapai 0,23 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 2,63 persen.

Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di regional Kalimantan dan peringkat keempat secara nasional, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Menanggapi hasil Rakor, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Yuas Elko menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menindaklanjuti berbagai arahan strategis dari pemerintah pusat.

“Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri pada hari ini, terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Yuas.

Menurutnya, langkah utama yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi sekaligus mempercepat pelaksanaan intervensi pasar.

“Pemerintah Provinsi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memperkuat sinergi lintas sektor untuk memetakan komoditas penyumbang inflasi utama serta memastikan intervensi pasar berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Selain pengendalian inflasi, Pemprov Kalteng juga akan segera menyesuaikan regulasi daerah menyusul perubahan nomenklatur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi Program Bedah Rumah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penyesuaian tersebut meliputi penyempurnaan regulasi terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar semakin memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian layak.

Sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, Pemprov Kalimantan Tengah juga akan terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh kabupaten dan kota, khususnya di daerah yang mengalami lonjakan harga komoditas strategis.

“Gerakan Pasar Murah akan terus dimasifkan di seluruh kabupaten/kota, khususnya pada wilayah yang mengalami lonjakan harga komoditas strategis sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Yuas.

Melalui penguatan TPID, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah, serta penyesuaian regulasi Program Bedah Rumah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri