Pemkab Barito Utara Pelajari Inovasi Tata Kelola di DIY untuk Tingkatkan Layanan Publik

1TULAH.COM, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas layanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Kegiatan yang berlangsung di Gedhong Pracimosono, Kantor Gubernur DIY, Selasa (4/8) ini menjadi bagian dari upaya transformasi birokrasi melalui pembelajaran langsung dari daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi tata kelola pemerintahan.

Kunjungan yang dijadwalkan selama empat hari, mulai 4 hingga 7 Agustus, tidak hanya berfokus pada Pemerintah Daerah DIY, tetapi juga mencakup Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Rombongan dipimpin Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Shalahuddin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemda DIY yang telah berkenan menerima kunjungan dengan penuh kehangatan dan keterbukaan. Menurutnya, sambutan hangat dari Pemerintah Daerah DIY menjadi modal awal yang sangat berharga bagi kelancaran pelaksanaan studi tiru yang direncanakan secara komprehensif oleh seluruh jajaran perangkat daerah Barito Utara.

“Hal ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antar daerah dalam membangun tata kelola pemerintah daerah yang lebih bersih,” ujar Bupati Shalahuddin.

Bupati menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan kaji tiru ini adalah sebagai sarana pembelajaran untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, pertukaran pengalaman, serta berbagi praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Pemda DIY. Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan di Kabupaten Barito Utara.

“Sinergi seluruh perangkat daerah sangat diperlukan untuk menginovasi pembangunan di daerah,” tegas Bupati Shalahuddin seraya mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai tanpa kerja sama yang solid antarsektor dan antarpemangku kepentingan di tingkat lokal. Ia juga menyoroti pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan setiap program pembangunan yang telah direncanakan secara matang.

Adapun sektor-sektor yang ingin dipelajari oleh Pemkab Barito Utara mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pendalaman materi dilakukan melalui kunjungan ke berbagai dinas terkait di lingkungan Pemda DIY, dengan setiap dinas membawa fokus kajian yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dan tantangan yang dihadapi di Kabupaten Barito Utara.

Dari Sekretariat Provinsi Yogyakarta, Pemkab Barito Utara ingin mempelajari evaluasi jabatan, peta jabatan, analisis jabatan dan kebutuhan pegawai pada Sistem Informasi ASN, reformasi birokrasi, BerAkhlak, budaya kerja, serta standar operasional prosedur dan survei kepuasan masyarakat. Aspek kelembagaan ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Sementara dari Dinas Pekerjaan Umum PKP Provinsi Yogyakarta, fokus kajian tertuju pada penataan kawasan kumuh di Mrican, Condong Catur, dan Gajah Wong. Pemkab Barito Utara akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR mulai dari perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan, hingga tahapan pasca konstruksi dan pemeliharaan, karena ketiga lokasi tersebut dinilai memiliki karakteristik yang relevan dengan kondisi di Barito Utara.

“Kami memiliki sungai Bengaris yang memiliki kemiripan sehingga ingin mempelajari dinamika, pengelolaan, dan pemeliharaannya,” ungkap Bupati Shalahuddin saat menjelaskan alasan pemilihan lokasi studi di kawasan Mrican, Condong Catur, dan Gajah Wong yang memiliki sungai dengan karakteristik serupa. Kesamaan bentang alam ini diharapkan memudahkan proses adopsi dan adaptasi kebijakan yang telah berhasil diterapkan di DIY untuk kemudian diaplikasikan di Barito Utara.

Dinas PU Provinsi Yogyakarta juga menjadi tujuan studi tiru, khususnya terkait pengelolaan jalan dan jembatan, pengelolaan taman, serta pengelolaan SPAM dan sanitasi. Terdapat tiga bidang utama yang menjadi perhatian, yaitu persoalan taman, air bersih, dan kebinamargaan yang merupakan isu strategis dalam pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Barito Utara.

Pemkab Barito Utara ingin mempelajari regulasi penganggaran dan pencatatan pembangunan kepada pihak ketiga, pelaksanaan pengelolaan air limbah guna meningkatkan akses aman bagi daerah, serta bentuk badan usaha pengelolaan air minum. Aspek pengelolaan air limbah dan air minum menjadi perhatian khusus mengingat akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan di sebagian wilayah Barito Utara.

Bupati Shalahuddin menambahkan bahwa pihaknya juga akan belajar mengenai tata kota, SOP pengelolaan taman, perekrutan dan penggajihan pengelolaan taman, serta pemeliharaan rutin sesuai aturan yang berlaku. Ia menyadari bahwa pengelolaan ruang publik yang baik tidak hanya membutuhkan anggaran yang memadai, tetapi juga sistem manajemen yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Kami juga ingin mempelajari SOP terkait permasalahan jalan di daerah dan tata cara penindaklanjutannya,” jelas Bupati Shalahuddin seraya menekankan pentingnya memiliki prosedur operasional standar yang jelas dalam menangani berbagai permasalahan infrastruktur jalan yang sering muncul di daerah. Dengan SOP yang baik, setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan akuntabel.

Sektor pendidikan menjadi perhatian dengan fokus pada Unit Layanan Disabilitas khususnya autisme, serta realokasi TK Gedangsari dan gerakan sekolah di Gunung Kidul. Pemkab Barito Utara menyadari bahwa layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus masih menjadi tantangan, sehingga pembelajaran dari DIY dinilai sangat relevan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah.

Di bidang kesehatan, studi tiru menyasar peningkatan tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan, serta penanganan layanan ODGJ berat. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat menjadi prioritas karena merupakan isu kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari aspek medis hingga sosial dan rehabilitasi.

Sektor perdagangan menjadi tujuan berikutnya dengan pembahasan mengenai pembinaan IKM, optimalisasi retribusi pasar, dan pembinaan pengawasan LPG 3 KG. Pengawasan distribusi LPG 3 KG menjadi penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan masyarakat miskin benar-benar menikmati manfaat dari program pemerintah tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup akan mempelajari revitalisasi pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Piyungan terkait regulasi, anggaran, dan penyesuaian target Bupati untuk mencapai predikat Adipura. Penutupan TPA Piyungan menjadi momentum penting bagi DIY untuk bertransformasi menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Diskominfo ingin melakukan studi tiru terkait pengembangan desa dan fasilitas internet, mengingat dari 9 kecamatan, 93 desa, dan 10 kelurahan di Barito Utara, baru 60 persen yang sudah mendapatkan aliran internet dan listrik. Kesenjangan akses internet dan listrik antara desa dan kota menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi agar masyarakat desa tidak tertinggal dalam era digital.

Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bertujuan mempelajari lumbung Mataram serta swasembada proyek pertanian dan pengolahan hasil. Perhatian khusus diberikan pada komoditas di Kulon Progo seperti pembudidayaan dan pengelolaan benih ikan, yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian semata.

Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM ingin mempelajari pengelolaan dan perkembangan UMKM, pembinaan KDMP, serta tata kelola pelayanan koperasi, terutama Koperasi Merah Putih. Penguatan koperasi dan UMKM menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara.

BAPPERIDA berfokus pada strategi perencanaan lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta tata kelola pelaporan dan perencanaan dana CSR. Perencanaan yang terintegrasi antarsektor menjadi kunci efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan stunting yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai.

Inspektorat Pemkab Barito Utara tertarik mempelajari tata kelola di Kabupaten Gunung Kidul terkait kaji tiru aplikasi pengawasan digital Wasgitel. Aplikasi ini memiliki lima modul yaitu SEMAR, NAKULA, BAGONG, SADEWA, dan PETRUK yang dinilai menarik dan luar biasa dalam mendukung pengawasan internal yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, Gubernur DIY yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr Gregorius Anung Trihadi M.P.H, dalam sambutannya menyampaikan bahwa setiap daerah memiliki bentang geografis, struktur sosial, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda. Pernyataan ini menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan suatu kebijakan di satu daerah belum tentu dapat langsung ditiru mentah-mentah oleh daerah lain. Ia juga mengingatkan agar studi tiru tidak sekadar meniru secara tekstual tetapi harus mampu menangkap esensi dan nilai-nilai fundamental dari praktik terbaik yang diamati. Proses adaptasi dan kontekstualisasi menjadi tahapan krusial yang tidak boleh dilewatkan.

“Oleh karena itu kaji tiru harus menemukan prinsip-prinsip yang relevan dan mengolahnya menyesuaikan kebutuhan daerah masing-masing,” pesan dr Gregorius.

Ia menegaskan bahwa setiap kewenangan, sumber daya, dan program harus benar-benar bergerak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan menuju penciptaan hasil dan dampak yang nyata. Orientasi pada hasil dan dampak, bukan sekadar pada output atau keluaran program, menjadi paradigma baru yang harus diadopsi oleh seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia.

“Hal itu semua membutuhkan komitmen pimpinan, keselarasan, kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi, dan budaya kerja yang terbuka atas evaluasi,” jelas dr Gregorius yang menyoroti lima faktor kunci keberhasilan transformasi birokrasi. Komitmen pimpinan menjadi faktor penentu karena tanpa adanya teladan dari pemimpin, perubahan budaya kerja sulit untuk diwujudkan secara konsisten.

dr Gregorius mengingatkan perjalanan tersebut tidak akan benar-benar selesai karena tantangan, teknologi, dan ekspektasi publik semakin tinggi. Perubahan yang bersifat dinamis menuntut pemerintah untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga reformasi birokrasi bukanlah program satu kali tetapi sebuah proses yang berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya manajemen pemerintahan sebagai cara untuk memastikan agar setiap kewenangan, sumber daya, dan program pembangunan benar-benar bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan pemerintahan yang baik tidak akan terwujud tanpa sistem manajemen yang terencana, terukur, dan terkendali dengan baik.

“Dengan demikian, orientasi pemerintah harus beranjak dari sekadar menghasilkan keluaran menuju penciptaan hasil dan dampak yang nyata,” pungkas dr Gregorius. Perubahan paradigma ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. (*)

Penulis : Yehezkiel

Editor : Dadang Hardiwan