Perbup Nomor 14 Tahun 2026 Jadi Landasan Pembangunan Kependudukan Murung Raya

1tulah.com, Puruk Cahu – Melalui implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menargetkan pembangunan kependudukan dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi di seluruh perangkat daerah. Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2026–2030 diharapkan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan dinamika kependudukan di daerah.

Pj Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, mengatakan pembangunan kependudukan harus menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Dengan demikian, berbagai tantangan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, pengendalian kuantitas penduduk, pemerataan persebaran penduduk, hingga peningkatan kualitas data kependudukan dapat ditangani secara komprehensif.

“Melalui implementasi yang terencana dan terukur, kita berharap berbagai isu kependudukan dapat diselesaikan secara bertahap sehingga mampu mendukung terwujudnya bonus demografi yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Sarwo menambahkan, sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2026 merupakan langkah awal untuk mempercepat implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan berbasis kependudukan.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional bertajuk SI PELANDUK (Strategi Implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Murung Raya) yang digagas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3DALDUKKB) Kabupaten Murung Raya, Pirman Prihatin.

Kepala DP3ADaldukKB Mura Pirman Prihatin mengatakan, Indonesia saat ini tengah menghadapi peluang sekaligus tantangan besar dalam pembangunan kependudukan, terutama menjelang bonus demografi yang diproyeksikan menjadi modal penting menuju Indonesia Emas 2045 dan Murung Raya Emas 2030.

Menurutnya, pembangunan kependudukan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melalui dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai panduan pelaksanaan program selama lima tahun. Turut hadir kepala OPD, narasumber dari Universitas Palangka Raya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Murung Raya, serta tamu undangan lainnya. (Sur)