Potensi PAD Bocor? DPRD Kalteng Minta Bapenda Lakukan ‘Silang Data’ dengan BPH Migas

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk bergerak lebih agresif dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Salah satu langkah strategis yang dinilai mendesak adalah melakukan sinkronisasi data secara langsung dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Langkah integrasi data ini dianggap sangat krusial untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup celah potensi kebocoran penerimaan pajak sektor energi di wilayah Kalteng.

Jangan Hanya Bergantung pada Data Pertamina

Anggota DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh pasif dan hanya mengandalkan data tunggal dari PT Pertamina (Persero) dalam menetapkan serta menghitung potensi penerimaan pajak BBM.

“Terkait pajak BBM, Pemprov Kalteng harus punya strategi agar hasilnya benar-benar maksimal. Artinya, jangan hanya mengandalkan data tunggal dari Pertamina, tetapi juga melakukan silang data dengan BPH Migas,” tegas Ampera kepada awak media pada Rabu (5/8/2026).

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan bahwa rantai pasok dan penyaluran bahan bakar di lapangan saat ini sangat dinamis. Kebutuhan BBM—baik untuk konsumsi masyarakat umum maupun sektor industri besar seperti perkebunan dan pertambangan di Kalteng—tidak lagi didominasi oleh satu BUMN saja.

Banyak perusahaan swasta (badan usaha pemegang izin usaha niaga umum) yang turut memasok BBM dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pengawasan serta verifikasi kuota harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.

“Semua kuota dan penyaluran itu pasti ada datanya. Karena sumber BBM ini beragam, pajak dari sektor BBM dan gas harus digarap secara maksimal agar tidak ada yang bocor,” lanjutnya.

Validasi Data Jadi Fondasi Kemandirian Fiskal Daerah

Mantan Bupati Barito Timur (Bartim) tersebut menilai penguatan basis data (data cross-checking) merupakan fondasi utama bagi Pemprov Kalteng untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Tanpa basis data yang akurat dan independen, potensi penerimaan daerah berisiko tinggi terlewat atau terhitung di bawah angka riil (underreported).

Selain fokus pada optimasi Pajak BBM, Ampera juga mengingatkan Pemprov Kalteng untuk mengeksplorasi dan memperketat pengawasan pada sektor-sektor pendapatan potensial lainnya, seperti:

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama.

• Pajak Alat Berat (PAB) di kawasan operasional industri.

• Dividen BUMD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

• Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat agar terdistribusi optimal.

Bapenda Dituntut Progresif, DPRD Siap Perketat Pengawasan

Guna mengeksekusi langkah-langkah optimasi tersebut, Ampera secara khusus mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalteng untuk mengubah pola kerja konvensional menjadi lebih progresif, proaktif, dan inovatif dalam menggali pundi-pundi kas daerah.

DPRD Kalteng juga berkomitmen untuk terus mengawal proses evaluasi pendapatan daerah melalui fungsi legislasi dan pengawasan anggaran secara berkala.\

“Nanti, melalui fungsi pengawasan di dewan, kami akan terus mengarahkan sekaligus mengevaluasi bagaimana supaya pundi-pundi pendapatan daerah itu bisa dioptimalkan,” pungkas Ampera. (Ingkit)