Rakor Desa dan Kelurahan se-Kalteng 2026 Siap Digelar, Pemprov Perkuat Antisipasi Karhutla

1TULAH.COM, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mematangkan persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 melalui pelaksanaan Risk Assessment (Penilaian Risiko) di GOR Indoor Km. 5 Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya, Selasa (4 Agustus 2026).

Kegiatan yang meliputi wawancara, pemeriksaan dokumen, hingga pengecekan lapangan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Rakor yang akan digelar pada Kamis (6/8/2026) pukul 19.00–22.00 WIB.

Risk Assessment melibatkan berbagai instansi, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah, Ditpamobvit Polda Kalteng, Polres, serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem pengamanan, akses keluar-masuk peserta, hingga tata letak lokasi kegiatan.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah, Aryawan, menjelaskan bahwa Rakor yang diinisiasi Gubernur Kalimantan Tengah tersebut bertujuan memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sekaligus menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai isu strategis daerah.

“Rakor ini akan membahas langkah antisipasi musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pencegahan penyalahgunaan narkoba, hingga percepatan penyatuan data sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Aryawan, kegiatan tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 3.000 peserta, terdiri atas seluruh bupati dan wali kota, 136 camat, 139 lurah, 1.432 kepala desa, unsur perangkat daerah, sekitar 600 pejabat administrator dan pengawas (ASN), serta 1.000 mahasiswa.

“Ini merupakan forum koordinasi terbesar yang mempertemukan seluruh unsur pemerintahan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah sehingga seluruh kebijakan strategis dapat dipahami secara seragam,” katanya.

Aryawan menambahkan, kepanitiaan melibatkan 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga pelaksanaan Risk Assessment, progres persiapan telah mencapai sekitar 20 persen, ditargetkan meningkat menjadi 50 persen pada Rabu dan mencapai 90 persen pada hari pelaksanaan.

Untuk mengantisipasi kendala teknis, panitia telah berkoordinasi dengan PLN agar tidak terjadi pemadaman listrik di lokasi kegiatan serta menyiapkan genset sebagai sumber listrik cadangan.

Ia juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, mengingat kondisi rumput yang mengering akibat musim kemarau berpotensi memicu kebakaran.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, menegaskan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga harus memahami berbagai kebijakan strategis pemerintah.

“Melalui Rakor ini, aparatur desa akan memperoleh pemahaman mengenai penanganan Karhutla, pemanfaatan data BPS, pencegahan narkoba bersama BNN, hingga isu tata ruang wilayah. Forum tatap muka seperti ini sangat penting agar kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara utuh hingga ke tingkat desa,” tegasnya.

Rakor Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun 2026 juga akan menghadirkan tujuh narasumber utama, yakni Kapolda Kalimantan Tengah, Pangdam XII/Tanjungpura, Kajati Kalimantan Tengah, Kepala BPS, Kepala BNN, Kepala Kanwil ATR/BPN, serta Kabinda Kalimantan Tengah.

Melalui forum tersebut, Pemprov Kalteng berharap seluruh aparatur desa dan kelurahan memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan program prioritas pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sehingga pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri