Meski Diterpa Isu Beras Oplosan, Pemprov DKI Jamin Pasokan Tetap Aman

- Jurnalis

Sabtu, 26 Juli 2025 - 08:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi beras (freepik.com)

Ilustrasi beras (freepik.com)

1TULAH.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pasokan pangan bagi warga tetap aman meskipun PT Food Station Tjipinang Jaya tengah menghadapi dugaan kasus beras oplosan.

Kepastian ini sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang meminta agar PT Food Station tetap melanjutkan produksi dan memperketat pengawasan guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, dalam keterangan tertulis yang dimuat di situs resmi Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu, 26 Juli.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penuh upaya kepolisian dalam mengusut kasus ini secara transparan.

Baca Juga :  Profil Gus Kikin, Cicit KH Hasyim Asy'ari yang Kini Resmi Memimpin PBNU

Di sisi lain, PT Food Station membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan produk pangan di pasaran yang tidak memenuhi standar.

Laporan dapat disampaikan melalui nomor 0821-3700-1200, dan akan segera ditindaklanjuti sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT Food Station, Kadek Reza Pradipta.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Moch. Arief Cahyono, menyebutkan bahwa sampel beras dari PT Food Station telah diuji di lima laboratorium independen.

Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa merek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi persyaratan mutu sebagai beras premium, bahkan dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga :  Muktamar ke-35 NU Resmi Dibuka, Presiden Prabowo Tegaskan Tak Intervensi

Selain itu, Kementan juga menyoroti adanya dugaan praktik pengoplosan beras di Pasar Induk Beras Cipinang.

Seorang pedagang mengaku menerima pesanan 10 ton beras dari anggota DPRD DKI Jakarta, yang dikemas dalam dua ribu karung berukuran lima kilogram dan berisi campuran berbagai jenis beras.

Praktik ini diduga dilakukan untuk menekan harga dan memperoleh keuntungan lebih besar.

Menanggapi berbagai temuan tersebut, Arief mengimbau PT Food Station dan pihak-pihak terkait untuk lebih fokus pada peningkatan mutu produk ketimbang sibuk membantah isu di media.

Ia menekankan pentingnya langkah konkret dalam menjaga kualitas beras sesuai standar serta memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Penulis : Laili R

Berita Terkait

Profil Gus Kikin, Cicit KH Hasyim Asy’ari yang Kini Resmi Memimpin PBNU
Larangan Membakar Lahan Bukan Hapus Tradisi, Politisi Golkar di DPRD Kalteng Ini Minta Peladang Adat Beralih ke Metode Tanpa Bakar
Presiden Prabowo Minta Syarat Rekrutmen TNI Buka Privilese untuk Suku Dayak Pedalaman
Wakili Kalteng, Kafilah Murung Raya Sabet Juara III Tilawah Al-Quran
Karhutla Mengamuk di Kalimantan dan Sumatera: Titik Panas Kalteng Melonjak Tembus 5.391
Tak Hanya Korupsi, Ini 13 Jenis Kejahatan yang Masuk Draf RUU Perampasan Aset
Soal Praperadilan Lodewyk Pusung, Kejagung Tekankan Batas Waktu Pengajuan
DPRD Kalteng Tata Ulang Pos Hibah APBD 2027, Anggaran Dialihkan ke Belanja Modal
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 09:18 WIB

Profil Gus Kikin, Cicit KH Hasyim Asy’ari yang Kini Resmi Memimpin PBNU

Senin, 31 Agustus 2026 - 20:01 WIB

Larangan Membakar Lahan Bukan Hapus Tradisi, Politisi Golkar di DPRD Kalteng Ini Minta Peladang Adat Beralih ke Metode Tanpa Bakar

Senin, 31 Agustus 2026 - 17:14 WIB

Presiden Prabowo Minta Syarat Rekrutmen TNI Buka Privilese untuk Suku Dayak Pedalaman

Senin, 31 Agustus 2026 - 13:05 WIB

Wakili Kalteng, Kafilah Murung Raya Sabet Juara III Tilawah Al-Quran

Senin, 31 Agustus 2026 - 10:13 WIB

Karhutla Mengamuk di Kalimantan dan Sumatera: Titik Panas Kalteng Melonjak Tembus 5.391

Senin, 31 Agustus 2026 - 10:05 WIB

Tak Hanya Korupsi, Ini 13 Jenis Kejahatan yang Masuk Draf RUU Perampasan Aset

Minggu, 30 Agustus 2026 - 16:51 WIB

Soal Praperadilan Lodewyk Pusung, Kejagung Tekankan Batas Waktu Pengajuan

Minggu, 30 Agustus 2026 - 15:14 WIB

DPRD Kalteng Tata Ulang Pos Hibah APBD 2027, Anggaran Dialihkan ke Belanja Modal

Berita Terbaru