Konsistensi Presiden Prabowo Dipertanyakan: Ultimatum Pejabat vs Realitas Politik

1TULAH.COM-Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyerukan kepada para pejabat negara untuk mundur jika tak becus bekerja dan mendorong rakyat untuk melaporkan pelanggaran. Ini adalah langkah tegas yang menunjukkan komitmen pada akuntabilitas.

Namun, pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai ada ketidakselarasan antara pernyataan dan tindakan Presiden, menimbulkan pertanyaan di benak publik.

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada Senin (2/6/2025), Presiden Prabowo menyampaikan amanat yang kuat.

Ia menekankan bahwa kekayaan bangsa harus dinikmati seluruh rakyat, penyelewengan harus dihentikan, dan pejabat yang tidak kompeten lebih baik mundur sebelum diberhentikan.

Prabowo juga mendesak semua elemen di lembaga negara untuk berbenah dan membersihkan diri, serta memperingatkan bahwa negara akan bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo secara eksplisit meminta rakyat untuk tidak ragu melaporkan pejabat yang melanggar, bahkan dengan memanfaatkan teknologi gawai untuk menyebarkan bukti. Ini adalah seruan yang progresif untuk memberdayakan masyarakat.

Namun, di balik retorika yang kuat ini, Efriza mengungkapkan kekhawatiran bahwa pidato Prabowo bisa jadi hanya “omon-omon” belaka.

Inkonsistensi Sikap: Tiga Sorotan dari Pengamat

Menurut Efriza, beberapa peristiwa politik menunjukkan ketidakselarasan antara perkataan dan tindakan Presiden Prabowo dalam menanggapi masalah pejabat bermasalah.

1. Penolakan Pengunduran Diri Hasan Nasbi: Salah satu contoh paling mencolok adalah kasus pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Meskipun Hasan Nasbi merasa tidak bisa bekerja dengan baik dan memilih mundur, pengunduran dirinya justru tidak diterima oleh Presiden Prabowo. Hasan Nasbi tetap di Kantor Kepresidenan, meski tidak lagi berperan penting sebagai juru bicara.

“Misalnya, terkait dengan arahan pejabat untuk mundur atau diberhentikan, nyatanya Hasan Nasbi yang memilih untuk mundur karena ia punya kesadaran sendiri untuk mundur, ia menyadari bahwa tidak bisa bekerja dengan baik atas penilaian dirinya dan publik, malah nyatanya pengunduran dirinya tidak diterima oleh presiden dan Hasan Nasbi tetap berada di Kantor Kepresidenan meski ia tidak lagi berperan penting sebagai juru bicara presiden,” kata Efriza kepada Suara.com, Kamis (5/6/2025).

Menurut Efriza, kasus ini mengikis kredibilitas arahan Prabowo tentang pejabat yang harus mundur jika melanggar.

2. Desakan Reshuffle Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Contoh lain adalah desakan masyarakat, termasuk petisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), yang menyoroti kinerja dan komunikasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dianggap buruk. Meskipun ada tekanan publik, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.

“Ternyata pemerintah tidak punya ketegasan sikap. Budi Gunadi tidak akan memilih mengajukan mengundurkan diri, ternyata juga tidak ada sikap tegas pemerintah untuk melakukan reshuffle terhadap Menkes,” ujar Efriza.

Situasi ini, menurut Efriza, menunjukkan bahwa seruan Prabowo agar rakyat melaporkan pejabat bermasalah belum diikuti dengan tindakan konkret dari pemerintah.

3. Dugaan Keterlibatan Budi Arie Sadikin dalam Judi Online: Kasus terbaru yang disorot Efriza adalah dugaan keterlibatan Menteri Koperasi Budi Arie Sadikin dalam kasus judi online, di mana ia diduga menerima aliran dana untuk mengamankan situs judi online saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Meskipun ada asas praduga tak bersalah, Efriza menyoroti ketiadaan pernyataan atau sikap tegas dari pemerintah terkait kasus ini.

“Nyatanya juga tidak ada sikap pemerintah. Memang ada asas praduga tak bersalah, menghormati hak asasi manusia, tetapi pernyataan dari pemerintah atas kasus itu juga tidak hadir, apalagi sikap ya,” tegas Efriza.

Ketiadaan respons resmi ini, menurut Efriza, semakin memperkuat keraguan akan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti laporan atau dugaan pelanggaran pejabat.

Kekhawatiran “Omon-Omon” Semata

Efriza mengkhawatirkan bahwa pidato Prabowo tentang ketegasan dan akuntabilitas hanya akan menjadi “omon-omon” jika tidak diikuti dengan tindakan nyata. Meskipun “nasib” pejabat negara di kabinet adalah hak prerogatif Presiden, sikap Prabowo yang dikenal tegas kini mulai diragukan.

“Memang soal ‘nasib’ pejabat negara di kabinet adalah hak prerogatif Presiden, tetapi Presiden Prabowo dikenal tegas, dengan sikap yang misalnya berlarut-larut dalam soal reshuffle terhadap para pembantunya, sikap tegas Prabowo ini jadi diragukan. Bahkan, evaluasi, maupun nilai pemberhentian yang digembar-gemborkannya ternyata tidak ada buktinya,” tutur Efriza.

Keraguan ini tidak hanya berdampak pada kredibilitas Presiden Prabowo, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas penyelewengan dan meningkatkan kinerja birokrasi.

Untuk mewujudkan harapan rakyat akan pemerintahan yang bersih dan efektif, sangat penting bagi pemerintah untuk menunjukkan konsistensi antara retorika dan realitas tindakan. (Sumber:Suara.com)