Pemprov Kalteng Perkuat Tata Kelola Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Mendorong Investasi

1tulah.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat tata kelola investasi dan kemudahan berusaha dengan menggelar Sosialisasi Implementasi Perizinan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) serta Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan dan Pengawasan PBBR, yang berlangsung pada 17–19 Juni 2026 di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 180 pelaku usaha dari berbagai sektor ini dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui pertemuan tatap muka dan daring, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dunia usaha terhadap regulasi perizinan berbasis risiko yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Sutoyo, saat membuka kegiatan secara resmi, mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai perizinan dan pengawasan usaha.

“Kami berharap para peserta dapat menyerap setiap materi yang disampaikan agar dapat langsung diterapkan dalam kegiatan usaha masing-masing,” ujarnya.

Menurut Sutoyo, peningkatan pemahaman terhadap standar usaha, kewajiban pelaku usaha, serta kebijakan terbaru pemerintah sangat penting guna mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Melalui kegiatan ini, pelaku usaha diharapkan semakin memahami mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga dapat menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola usaha yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Sutoyo menambahkan, terciptanya iklim usaha yang kondusif akan berdampak langsung terhadap peningkatan realisasi investasi di Kalimantan Tengah yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah dalam memperkuat sistem perizinan dan pengawasan usaha yang transparan, efektif, serta mendukung iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Pusat menetapkan target realisasi investasi Kalimantan Tengah tahun 2026 sebesar Rp26,75 triliun, meningkat sekitar 3,1 persen dibandingkan target tahun sebelumnya. Target tersebut mencerminkan optimisme terhadap potensi investasi yang dimiliki Kalimantan Tengah sebagai salah satu daerah strategis penggerak ekonomi nasional.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari berbagai unsur, di antaranya akademisi Universitas Palangka Raya Kiki Kristanto, pejabat teknis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, perangkat daerah terkait, serta perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Sekretaris DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah Eka Mulyaningrum, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Berlianti, serta para pelaku usaha yang menjadi peserta kegiatan.

Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis ini, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong investasi yang berkualitas, berkelanjutan, serta mampu mempercepat pembangunan ekonomi daerah.(*)

Penulis : Hewu