Pemerintah Siapkan Pembatasan Pertalite untuk Orang Kaya, Targetkan Kuartil 9 dan 10

1TULAH.COM-Pemerintah mulai serius menyiapkan mekanisme pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Kebijakan ini digodok untuk memastikan subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Rencana tersebut menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji secara mendalam kemungkinan membatasi subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat kelas atas, khususnya yang berada di kategori kuartil 9 dan 10.

“Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang kuartil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa dikurangi secara bertahap,” kata Purbaya.

Sistem Pembatasan Mengacu pada PT Pertamina

Purbaya menegaskan bahwa aturan pembatasan ini tidak akan diberlakukan secara mendadak dalam waktu dekat. Pemerintah saat ini fokus mematangkan sistem yang dinilai mampu memilah profil masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan ekonominya.

Salah satu acuan utama pemerintah adalah sistem pengendalian dan pembatasan yang telah dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” lanjut Purbaya.

Meski demikian, pihak Kementerian Keuangan belum membeberkan kepastian tanggal penerapannya secara resmi karena masih menunggu finalisasi skema bersama Kementerian ESDM.

Menteri ESDM: Subsidi Ratusan Triliun Harus Tepat Sasaran

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa persoalan utama yang sedang dibenahi adalah penyaluran subsidi BBM yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran. Menurutnya, tidak adil jika kelompok masyarakat mampu masih menikmati BBM bersubsidi.

“Selama ini kan kita tahu, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9 dan desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” tegas Bahlil.

Langkah pembenahan ini penting mengingat total anggaran subsidi energi pemerintah menembus angka ratusan triliun rupiah. Pemerintah ingin memastikan realokasi anggaran dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi kelompok masyarakat penerima manfaat.

Sejalan dengan Arahan Presiden Prabowo

Bahlil menambahkan bahwa penataan dan perbaikan penyaluran subsidi BBM ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut bertujuan agar belanja negara menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak terbuang untuk kelompok yang seharusnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

“Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri,” pungkas Bahlil. (Sumber:Suara.com)