DPRD Kalteng Sambut Baik Rencana Tambahan TKD Rp20,5 Triliun, Angin Segar Bagi Gaji ASN dan Pelayanan Publik

1TULAH.COM-Rencana pemerintah pusat untuk menambah anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp20,5 triliun bagi 490 pemerintah daerah mendapat respon positif dari kalangan legislatif di daerah.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, suntikan dana dari pusat ini dinilai sangat krusial untuk membantu pemerintah daerah yang saat ini sedang menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal, khususnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran belanja pegawai atau aparatur.

Sudarsono mengungkapkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat ini patut diapresiasi tinggi jika benar-benar direalisasikan sesuai dengan perencanaan awal.

“Ya, kita syukurilah kalau memang ternyata pernyataan Pak Menteri langsung ditindaklanjuti untuk membantu daerah-daerah yang memang sedang kesulitan pembiayaan untuk menggaji aparaturnya. Kita bersyukur dan berterima kasih,” ujar Sudarsono saat ditemui di Palangka Raya, Senin (10/8/2026).

DPRD Kalteng Minta Kepastian Skema Pembagian

Meskipun menyambut hangat kabar baik tersebut, DPRD Kalteng menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan resmi mengenai skema pembagian tambahan anggaran TKD tersebut. Hingga saat ini, belum ada rincian pasti mengenai berapa besaran nominal yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalteng maupun pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah Kalimantan Tengah.

Sudarsono menyoroti pentingnya keterbukaan skema pembagian dari pemerintah pusat, mengingat kondisi dan kemampuan fiskal setiap daerah berbeda-beda.

• Penyesuaian Anggaran: Kejelasan angka sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan perencanaan APBD.

• Kepastian Kewajiban Rutin: Menjamin agar pemenuhan kewajiban belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan ASN, tidak terganggu.

“Kita belum tahu pembagiannya seperti apa, apakah dibagi rata atau berdasarkan persentase. Tapi kita berharap kalau memang memungkinkan, mampu untuk itu (membayar gaji ASN),” jelasnya.

Menjaga Kelancaran Pelayanan Publik di Daerah

Lebih lanjut, politisi tersebut menekankan bahwa tambahan dana TKD ini tidak sekadar memberikan kepastian finansial untuk belanja pegawai, melainkan juga demi menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat.

Persoalan defisit atau keterbatasan ruang fiskal diharapkan jangan sampai menurunkan performa kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai honorer di daerah.

“Sehingga tidak ada gangguan kerja lah di ASN atau di pegawai-pegawai kita di daerah,” tegas Sudarsono.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Kalteng mendorong pemerintah pusat untuk segera mendistribusikan rincian jatah tambahan TKD kepada masing-masing pemda. Dengan adanya kepastian data tersebut, pemerintah daerah di Kalteng dapat mengambil langkah strategis serta kalkulasi anggaran secara tepat demi memastikan seluruh roda pemerintahan tetap berjalan optimal. (Ingkit)