DPRD Kalteng Dukung Sekolah Gratis, Sugiyarto: Kolaborasi Stakeholder Adalah Kunci

1TULAH.COM-Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Dinas Pendidikan (Disdik) dalam mengupayakan kebijakan sekolah gratis di wilayah Bumi Tambun Bungai.

Namun, Sugiyarto memberikan catatan kritis: keberhasilan program ambisius ini tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pemerintah, melainkan harus ditopang oleh kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Pendidikan Adalah Tanggung Jawab Bersama

Menurut Sugiyarto, memajukan kualitas pendidikan di Kalteng memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, orang tua, tenaga pendidik, hingga sektor dunia usaha memiliki kewajiban yang sama.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mekanisme subsidi silang.

“Pendidikan ini urusan semua pihak. Artinya, pihak-pihak yang memiliki kelebihan bisa memberikan subsidi silang kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” ujar Sugiyarto, Selasa (27/1/2026).

Skema ini dinilai sangat penting agar manfaat sekolah gratis benar-benar menyentuh peserta didik di daerah pedalaman, seperti di Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Timur, dan Sukamara, yang masih memiliki keterbatasan ekonomi dan akses.

4 Tantangan Utama Penguatan Sekolah Gratis di Kalteng

Meskipun mendukung sekolah gratis, legislator dari Dapil III ini menyoroti empat aspek krusial yang harus dibenahi agar kualitas pendidikan tetap terjaga:

1. Kompetensi Guru di Daerah Pedalaman

Sugiyarto menyoroti masih minimnya jumlah guru yang memiliki kompetensi sesuai standar di wilayah terpencil. Ia meminta adanya koordinasi ketat antara:

• Komite Sekolah

• Kepala Sekolah

• Pengawas Sekolah

• Dinas Pendidikan (Disdik) sebagai pengawas utama.

2. Pemerataan Teknologi Pendidikan

Akses teknologi tidak boleh hanya dinikmati oleh siswa di perkotaan. Sugiyarto mendorong pemerintah untuk memacu digitalisasi di pedesaan.

“Guru-guru di pedesaan perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan, kursus, dan pengembangan kompetensi lainnya agar mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini,” tegasnya.

3. Rehabilitasi Infrastruktur Sekolah

Infrastruktur menjadi kendala fisik yang nyata. Banyak bangunan sekolah, baik di kota maupun pelosok, yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dan dalam kondisi memprihatinkan. Rehabilitasi bangunan sekolah lama harus menjadi prioritas pendanaan.

4. Optimalisasi Teknologi Pembelajaran

Pemanfaatan teknologi harus dimaksimalkan untuk meningkatkan efektivitas belajar-mengajar, baik bagi guru maupun siswa, guna mengejar ketertinggalan kualitas dari daerah lain.

Optimisme di Tengah Penurunan APBD

Menariknya, Sugiyarto tidak merasa pesimis meski terdapat tren penurunan anggaran (APBD). Baginya, semangat gotong royong jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.

“Sepanjang semua stakeholder memiliki semangat yang sama, penurunan APBD tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap jalannya program sekolah gratis,” pungkasnya.

Dengan adanya pengawasan ketat dan transparansi dalam subsidi silang, diharapkan pendidikan di Kalimantan Tengah dapat melahirkan generasi emas yang kompetitif dan melek teknologi. (Ingkit)