Polemik Cium Tangan: Jokowi dan Abu Bakar Ba’asyir, Kepentingan Politik atau Dakwah?

1TULAH.COM-Pertemuan antara Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan ulama senior Abu Bakar Ba’asyir (ABB) di Solo pada Senin, 29 September 2025, telah menjadi sorotan hangat dan memicu beragam analisis di kancah politik dan keamanan nasional.

Perjumpaan ini, yang terjadi setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden, dinilai oleh para pakar memerlukan pengamatan khusus dari lembaga-lembaga negara.

Tinjauan Normatif: Mantan Presiden Bertemu Siapa Saja?

Prof. Adrianus Eliasta Meliala, Guru Besar Universitas Indonesia dan Ketua Pusat Forensik Terintegrasi UI, turut mengomentari peristiwa ini. Secara normatif, Adrianus menilai tidak ada masalah dengan pertemuan tersebut.

“Secara normatif sih menurut saya tidak masalah. Dia (Jokowi-red) sudah jadi orang bebas, dia boleh pergi kemanapun dan bertemu dengan siapapun di Indonesia ini,” kata Adrianus.

Sebagai warga negara biasa, Jokowi memiliki kebebasan untuk bertemu siapa pun. Namun, Adrianus meminta agar BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Densus 88 Polri tetap memantau percakapan yang terjadi, mengingat latar belakang kedua tokoh tersebut.

Sorotan Kepentingan dan Integritas: Pertanyaan Besar Publik

Meskipun secara hukum tidak ada larangan, Adrianus menekankan perlunya mempertimbangkan beberapa hal terkait pertemuan ini. Pertanyaan utama yang harus dijawab adalah: Apa kepentingan dan yang dipercakapkan?

Menurut Adrianus, Jokowi sebagai mantan Presiden memiliki pola pikir khas negara dengan aneka macam atribut politik, yang secara formal menjunjung tinggi Pancasila dan kaidah-kaidah dasar kebangsaan. Sementara itu, ABB sempat berada di posisi yang berseberangan dan bahkan menyerang pemerintah.

“Maka jika sekarang mereka bertemu pertanyaan gampangnya apa memang ABB sudah sepenuhnya pindah dan percaya,” ungkap Adrianus, menyentuh isu integritas ABB terhadap ideologi negara pasca-menjalani pidana.

Secara normatif, seseorang yang telah menjalani pidana harusnya sudah sepakat dengan kaidah dasar kebangsaan. Adrianus berharap ini adalah konteks yang terjadi, namun jika tidak, hal itu akan menimbulkan pertanyaan serius bagi pemerhati politik di Indonesia.

Analisis “Membela Islam”: Garis Batas Antara Normatif dan Radikal

Kabar yang beredar menyebutkan ABB meminta Jokowi untuk “membela Islam.” Adrianus Meliala memandang permintaan ini secara umum sebagai hal normatif yang bisa diterima.

“Membela Islam dalam arti siapa sih penganut agama yang tak mau membela agamanya. Itu kan sampai situ menjadi hal normatif dan bisa diterima,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan adanya “komanya” atau batas penting yang perlu didalami:

“Tentu kan ada bersayap, ada komanya nih. Kalau kemudian membela itu dengan melalui jalan-jalan intoleran, radikal dan ekstrem itu lalu jadi pertanyaan kita.”

Adrianus menyimpulkan bahwa perlu ada pengamatan lebih lanjut dari pihak berwenang, seperti BIN, BNPT, dan Polri, untuk memastikan apakah obrolan tersebut hanya sebatas dakwah normatif atau memiliki implikasi politik atau ideologis yang lebih dalam.

Sudut Pandang Amien Rais: Kunjungan Dakwah Penuh Makna Spiritual

Berbeda dengan sorotan keamanan dan politik dari Adrianus Meliala, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, memberikan interpretasi yang lebih fokus pada dimensi spiritual dan dakwah.

Amien menyebut peristiwa ini sebagai hal yang “secara lahiriah nampak sederhana, tetapi secara spiritual punya arti mendalam.” Ia memuji sosok ABB sebagai ulama yang istiqomah dan bersahaja.

Amien Rais menilai bahwa kunjungan ABB berbeda dari tamu Jokowi kebanyakan. Jika tamu lain datang untuk berfoto atau mendoakan, kunjungan ABB adalah “Kunjungan Dakwah,” yang intinya mengajak pada kebaikan dan menjauhi kebathilan.

Bahkan, Amien Rais mengaku salut dan terharu dengan sikap Jokowi yang bersedia menerima kunjungan dakwah tersebut dan menunjukkan kerendahan hati dengan menunduk dan mencium tangan sang ulama.

Rekam Jejak Kontroversial dan “Nasehat” ABB

Peristiwa ini menjadi semakin kompleks mengingat rekam jejak Abu Bakar Ba’asyir yang kontroversial, terkait dengan jaringan seperti Jamaah Islamiyah dan tuduhan-tuduhan terorisme di masa lalu.

Dari pihak ABB sendiri, ia mengonfirmasi bahwa tujuannya adalah “menasehati.” “Orang islam itu wajib menasehati. Rakyat, Pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati,” ujarnya.

Meskipun mendapat komentar positif dari Amien Rais, latar belakang ABB yang pernah divonis terkait kasus imigrasi dan dikaitkan dengan Bom Bali I dan Bom JW Marriott tetap menjadi alasan kuat bagi BNPT dan Densus 88 untuk melakukan pengawasan ketat, sebagaimana disarankan oleh Prof. Adrianus Meliala.

Pertemuan Jokowi dan ABB adalah peristiwa dengan dimensi ganda: normatif (kebebasan bertemu) dan strategis (implikasi politik dan keamanan). Walaupun menjunjung tinggi integritas Jokowi, para pakar menekankan perlunya pengamatan berkelanjutan dari lembaga keamanan untuk memastikan tidak ada “komanya” (agenda tersembunyi) yang bertentangan dengan kaidah dasar kebangsaan. (Sumber:Suara.com)