KPPI Gandeng Ratusan Organisasi Perempuan, Bersinergi Wujudkan Indonesia Maju

- Jurnalis

Minggu, 27 April 2025 - 01:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) Sinda Sutadisastra. [Ist]

Ketua Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) Sinda Sutadisastra. [Ist]

1TULAH.COM-Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) bersama lebih dari 130 organisasi perempuan nasional bersatu padu mewujudkan Indonesia maju melalui pemberdayaan perempuan. Kolaborasi strategis ini menandai momentum penting dalam menyatukan kekuatan dan aspirasi perempuan dari berbagai penjuru negeri.

Ketua KPPI, Sinda Sutadisastra, menyampaikan bahwa kongres bertemakan ‘Kesetaraan dan Kemandirian’ yang diselenggarakan di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta, menjadi wadah untuk menghasilkan kesepakatan kerja sama yang solid. Lebih dari 500 aktivis perempuan dari beragam latar belakang hadir dalam acara tersebut.

“Kita ingin menghasilkan sebuah kesepakatan untuk kerjasama diantara 130 organisasi yang hadir, bahwa pemerintahan saat ini harus dikawal, dan perempuan-perempuan yang terlibat dalam 130 organisasi ini harus ikut serta,” kata Sinda, dikutip pada Sabtu (26/4/2025).

Lebih lanjut, Sinda mengajak seluruh aktivis perempuan untuk melupakan dinamika Pilpres 2024 dan fokus pada konsolidasi kekuatan perempuan dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kita tetap menjadi aktivis politik, dan kita tetap satu dengan Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran,” ujarnya.

Sinda juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi perempuan di era modern ini, menuntut perempuan untuk menjadi lebih kompeten, cepat, dan adaptif dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Baca Juga :  Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Siap Libas Thailand di SUGBK

Isu krusial terkait kekerasan terhadap perempuan juga menjadi perhatian utama dalam kongres ini. Diharapkan, sinergi antar organisasi perempuan dapat melahirkan terobosan efektif dalam mengatasi tantangan ini, baik secara fisik maupun ekonomi.

“Jadi mudah-mudahan semua bersinergi dan aktivis-aktivis yang bergerak di bidang ekonomi, membantu juga pergerakan ekonomi Indonesia. Dan tidak kiranya semua pergerakan tidak bisa dilandasi dengan pergerakan tanpa adanya pergerakan politik,” tutur Sinda.

Kongres ini membahas beragam tema strategis yang mencakup peran perempuan dalam pembentukan sentra ekonomi, sosial, dan budaya, pemanfaatan AI dan kearifan lokal, advokasi hukum, pentingnya program makan bergizi anak sekolah, gerakan digitalisasi perempuan, serta peran sentral perempuan sebagai penggerak ekonomi dan politik.

“Ini harus mencapai kesepakatan untuk kita bekerja sama dan bisa membangun bangsa Indonesia,” tegasnya.

Kesetaraan Gender: Tantangan yang Belum Tuntas

Meskipun perempuan mengisi hampir separuh populasi Indonesia, ruang untuk pengembangan diri, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan strategis masih belum sepenuhnya terbuka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat jumlah penduduk perempuan mencapai 137,9 juta jiwa atau sekitar 49,53 persen dari total populasi, menunjukkan potensi besar yang perlu dioptimalkan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih, menekankan pentingnya momentum seperti Women Empowerment Conference (WEC) 2025 dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun sektor swasta masih jauh dari target nasional 30 persen.

Baca Juga :  Pelantikan Kepala BRAN Menuai Kritik: Penunjukan Komjen Dedi Prasetyo Dinilai Bermasalah

“Kita perlu mengubah cara pandang terhadap peran perempuan. Mereka bukan hanya bagian dari urusan domestik, tetapi memiliki hak dan kapasitas yang setara untuk memimpin dan mengambil keputusan,” ujar Amurwani.

Kesenjangan gender yang masih lebar tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data BPS lainnya. Diskriminasi struktural dan kultural terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi melalui edukasi dan advokasi berkelanjutan.

Amurwani juga menyoroti rendahnya pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan, terutama di sektor informal dan sebagai pekerja rumahan. Padahal, banyak perempuan yang aktif sebagai pelaku UMKM, pengrajin, dan pekerja rumahan.

“Perempuan rumah tangga juga bekerja dan memiliki nilai ekonomi. KemenPPPA terus mendorong perubahan ini melalui program-program seperti Sekolah Gender yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan dalam proses pembangunan,” pungkasnya.

Sinergi antara KPPI dan ratusan organisasi perempuan ini menjadi harapan baru dalam mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan sebagai agen penting dalam kemajuan bangsa Indonesia. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Luncurkan Ekspor Baterai EV dan 11 Proyek Industri di Maluku Utara
KPK Usut Laporan PCNU Sekadau Soal Dugaan Politik Uang di Muktamar Ke-35 NU
DPRD Kalteng Minta Program Pasar Murah Diperluas ke Seluruh Kabupaten
Usut Dana Hibah KPU, Kejari Mura Sita Sejumlah Dokumen
Ribuan Warga Antarkan Nadalsyah, Bupati Mura Heriyus Turut Hadir
Prabowo Buka Suara Soal Perlawanan Koruptur Saat Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Rp52 Triliun
MK Tegaskan Tak Berwenang Diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wapres
Putusan Akhir Sidang PHPU 2026: MK Tegaskan Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 09:45 WIB

Presiden Prabowo Luncurkan Ekspor Baterai EV dan 11 Proyek Industri di Maluku Utara

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:48 WIB

KPK Usut Laporan PCNU Sekadau Soal Dugaan Politik Uang di Muktamar Ke-35 NU

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:39 WIB

DPRD Kalteng Minta Program Pasar Murah Diperluas ke Seluruh Kabupaten

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:16 WIB

Ribuan Warga Antarkan Nadalsyah, Bupati Mura Heriyus Turut Hadir

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:48 WIB

Prabowo Buka Suara Soal Perlawanan Koruptur Saat Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Rp52 Triliun

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:40 WIB

MK Tegaskan Tak Berwenang Diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wapres

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:33 WIB

Putusan Akhir Sidang PHPU 2026: MK Tegaskan Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka

Selasa, 6 Oktober 2026 - 15:17 WIB

DPR Sahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Penahanan Ijazah Resmi Dilarang!

Berita Terbaru