Jimmy Carter Desak Pemda Percepat Pembangunan Infrastruktur Desa di Kalteng

- Jurnalis

Kamis, 21 November 2024 - 09:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jimmy Carter, anggota DPRD Kalteng. Foto.dok.1tulah.com

Jimmy Carter, anggota DPRD Kalteng. Foto.dok.1tulah.com

1TULAH.COM-Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Jimmy Carter, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di desa-desa sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menyediakan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik.

“Selama ini, banyak desa di Kalteng yang masih terisolasi dan sulit dijangkau. Kondisi infrastruktur yang buruk menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi,” ujar Jimmy Carter dalam sebuah pernyataan pada Rabu (20/11/2024),

Menurut Carter, pembangunan infrastruktur desa bukan hanya sekadar membangun fisik, tetapi juga tentang membuka akses masyarakat terhadap berbagai peluang. “Dengan adanya jalan yang baik, masyarakat desa dapat dengan mudah membawa hasil pertanian ke pasar. Akses listrik yang memadai juga akan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di desa,” jelasnya.

Baca Juga :  Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan

Carter juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. “Pembangunan desa harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, hasil pembangunan akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Untuk mengatasi masalah keterisolasian desa, Carter mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain:

  • Peningkatan alokasi anggaran: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur desa.
  • Perencanaan yang matang: Pemerintah daerah harus membuat perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi dan melibatkan masyarakat.
  • Pemanfaatan teknologi: Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan.
  • Kerjasama dengan pihak swasta: Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan investasi di daerah pedesaan.
Baca Juga :  Prabowo Ber Mandat Bantuan Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026

Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait, diharapkan pembangunan desa di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih cepat dan merata. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Ingkit)

 

 

Berita Terkait

Pemkab Mura-BPN Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan Keuangan Daerah
Kejagung Kantongi Bukti Pemerasan dan Sita Uang Tunai dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah
Pemerintah Cairkan Bansos Beras Tahap 2 Alokasi Juli–September 2026: Setiap KPM Terima 30 Kg
DPRD Kalteng Matangkan Raperda Pertanahan, Lembaga Adat Jadi Garda Terdepan Resolusi Konflik
Persidangan Korupsi Kuota Haji: Yaqut Pertanyakan Foto Prabowo dan Fuad Hasan Masyhur di Paris
Aturan Baru Menkomdigi Larang Kuota Hangus Diprotes, Dinilai Tak Sesuai Putusan MK
Pesan Presiden Prabowo di GBK: Bersaing dan Kritik Boleh, Tapi Tetap Rukun Berkeluarga
Bukan Cuma Kemarau, Ini Penyebab Karhutla Berulang dan Kian Parah di Indonesia
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 13:03 WIB

Pemkab Mura-BPN Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan Keuangan Daerah

Jumat, 11 September 2026 - 06:05 WIB

Kejagung Kantongi Bukti Pemerasan dan Sita Uang Tunai dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah

Jumat, 11 September 2026 - 05:57 WIB

Pemerintah Cairkan Bansos Beras Tahap 2 Alokasi Juli–September 2026: Setiap KPM Terima 30 Kg

Kamis, 10 September 2026 - 18:48 WIB

DPRD Kalteng Matangkan Raperda Pertanahan, Lembaga Adat Jadi Garda Terdepan Resolusi Konflik

Kamis, 10 September 2026 - 16:51 WIB

Persidangan Korupsi Kuota Haji: Yaqut Pertanyakan Foto Prabowo dan Fuad Hasan Masyhur di Paris

Kamis, 10 September 2026 - 15:10 WIB

Aturan Baru Menkomdigi Larang Kuota Hangus Diprotes, Dinilai Tak Sesuai Putusan MK

Kamis, 10 September 2026 - 09:54 WIB

Pesan Presiden Prabowo di GBK: Bersaing dan Kritik Boleh, Tapi Tetap Rukun Berkeluarga

Kamis, 10 September 2026 - 08:26 WIB

Bukan Cuma Kemarau, Ini Penyebab Karhutla Berulang dan Kian Parah di Indonesia

Berita Terbaru