Dorong Pemerataan Sinyal, DPRD Kalteng Minta Program Starlink Jangkau Pemukiman Warga

1TULAH.COM-Program pembagian perangkat internet satelit Starlink dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dinilai belum mampu sepenuhnya mengentaskan persoalan blank spot di sejumlah kawasan pelosok Kabupaten Barito Selatan (Barsel). Keterbatasan unit yang disalurkan menjadi pemicu utama masyarakat desa belum bisa merasakan akses internet secara merata.

Kondisi tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Yetro Midel Yoseph, usai menyerap aspirasi warga dalam agenda reses di beberapa desa di wilayah Barito Selatan.

Perangkat Terbatas, Diprioritaskan untuk Kantor Desa

According to Yetro, unit Starlink yang masuk ke desa-desa jumlahnya sangat terbatas, sehingga pengoperasiannya lebih difokuskan untuk menunjang aktivitas dan pelayanan administrasi di kantor desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Starlink itu terbatas. Yang diutamakan baru di kantor desa atau BPD. Jadi kalau masyarakat umum tidak bisa menjangkau, karena alatnya per kepala keluarga tidak satu-satu. Kalau alatnya cuma satu atau dua, ya dipasang di tempat pemerintah atau di tempat Kades,” ujar Yetro Midel Yoseph, Rabu (16/9/2026).

Akibat keterbatasan titik akses tersebut, kebutuhan internet masyarakat secara mandiri belum terakomodasi. Dalam beberapa kondisi, penggunaan jaringan lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional aparatur desa terlebih dahulu.

Numpang Sinyal Perusahaan Jadi Solusi Sementara

Di tengah minimnya infrastruktur internet publik, sebagian warga di wilayah pelosok terpaksa memanfaatkan jaringan komunikasi milik korporasi swasta yang beroperasi di sekitar pemukiman mereka. Keberadaan menara (tower) milik perusahaan menjadi jalur alternatif bagi warga yang tinggal di dalam radius jangkauan sinyal.

“Sebagian desa yang dekat dengan perusahaan, mereka punya tower sendiri. Lalu masyarakat ikut menumpang sinyal di situ,” ungkap Yetro.

Meski demikian, opsi menumpang sinyal perusahaan ini belum bisa menjadi solusi permanen, mengingat tidak semua area blank spot berada dekat dengan kawasan operasional perusahaan.

DPRD Kalteng Dorong Penambahan Unit dan Pemerataan Akses Digital

Menyikapi permasalahan tersebut, DPRD Kalteng mendesak pemerintah daerah untuk terus memperkuat pemerataan akses internet di kawasan terpencil. Selain menambah alokasi perangkat, penentuan lokasi pemasangan juga harus mempertimbangkan aspek keterjangkauan publik.

Penataan ulang distribusi ini dinilai penting agar program internet gratis atau bantuan fasilitas digital tidak hanya berfokus pada administrasi pemerintahan desa, tetapi juga mampu memperluas konektivitas serta mendorong literasi digital masyarakat di pelosok Kalteng. (Ingkit)