KPK Tahan 8 Tersangka Suap HGB ATR/BPN, Diduga Jadi Pengepul Uang dan Penghubung Swasta

- Jurnalis

Rabu, 16 September 2026 - 19:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Suara.com/Novian)

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Suara.com/Novian)

1TULAH.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam pengusutannya, KPK menemukan adanya praktik “struktur bayangan” yang beroperasi di luar jalur resmi kementerian.

Penemuan ini menjadi sorotan utama karena tim penyidik mendapati adanya layering atau lingkaran perantara yang melibatkan orang-orang yang diduga merupakan pihak kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Modus ‘Struktur Bayangan’: Dari Pengepul Uang hingga Penghubung

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam tubuh Kementerian ATR/BPN seolah-olah terdapat dua pola kepemimpinan dan alur kerja yang berjalan bersamaan.

“Kita melihat seolah ada dua bagan struktur di ATR/BPN. Ada bagan struktur organisasi yang resmi, ada juga bagan struktur yang seperti bayangan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Pihak-pihak yang berada di dalam struktur non-formal ini diduga menjalankan peran krusial, antara lain:

  • Mengumpulkan dan mengelola dana hasil transaksi ilegal.

  • Menjadi penghubung (mediator) antara pihak swasta dengan pejabat di lingkungan ATR/BPN.

  • Memfasilitasi komunikasi internal antara jajaran ATR/BPN dengan penyelenggara negara terkait.

Baca Juga :  Bertemu Sufmi Dasco di DPR, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Kursi Wapres maupun Pergantian Panglima TNI

Awal konstruksi perkara ini bermula saat pihak PT Summarecon Agung Tbk diduga mendekati salah satu orang kepercayaan yang berada di lingkaran perantara tersebut untuk memuluskan pengurusan HGB.

Daftar 8 Tersangka Kasus Suap & Gratifikasi HGB ATR/BPN

KPK mengelompokkan delapan orang tersangka ke dalam dua kategori: unsur internal kementerian/pihak eksternal resmi, dan pihak yang diduga masuk dalam jaringan “struktur bayangan”.

1. Orang Kepercayaan dalam ‘Struktur Bayangan’

  • Arif Sugiyanto (ARF): Mantan Bupati Kebumen.

  • Fahd El Fouz / Fahd A Rafiq (F): Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.

  • Erwin: Pihak swasta.

  • Muhammad Fakhri: Pihak swasta.

2. Pejabat ATR/BPN dan Swasta

  • Lampri: Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN.

  • Sontang Coin Manurung: Kepala Kantah Kabupaten Bogor I.

  • Adrianto Pitojo Adhi: Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

  • Rizal Pahlevi: Pihak swasta.

Baca Juga :  Komisi IV DPRD Kalteng Dorong Penyelesaian Jalan Pangkuh-Bahaur pada 2027 untuk Optimalisasi Pelabuhan

Masa Penahanan dan Jeratan Pasal

Untuk kepentingan penyidikan, KPK resmi menahan seluruh tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal berikut:

  • Pemberi Suap: Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi disangkakan melanggar ketentuan pidana terkait penyuapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

  • Penerima Suap & Gratifikasi: Sontang Coin Manurung, Erwin, Lampri, Arif Sugiyanto, dan Fahd A Rafiq disangkakan melanggar pasal-pasal penerimaan suap dan gratifikasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Hingga saat ini, penyidik KPK terus mendalami peran rinci dari tiap tersangka, menelusuri alur transaksi keuangan, serta membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal pengurusan izin tanah ini. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026
Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan
Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII
Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026
DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur
Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads
Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998
UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 07:23 WIB

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 21:01 WIB

Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan

Sabtu, 21 November 2026 - 18:04 WIB

Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII

Sabtu, 21 November 2026 - 17:57 WIB

Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 13:19 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur

Sabtu, 21 November 2026 - 09:53 WIB

Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads

Sabtu, 21 November 2026 - 09:45 WIB

Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998

Jumat, 20 November 2026 - 14:28 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Berita Terbaru

Anggota DPRD Mura Imanudin

DPRD MURA

DPRD Mura Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Lokal

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:53 WIB

Satpol PP Turun ke Lapangan, Periksa Kelengkapan Izin Pelaku Usaha.

Muara Teweh

Satpol PP Barut Lakukan Pengecekan Izin Usaha Milik Pelaku Usaha

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:40 WIB

Waket I Likon saat menghadiri kegiatan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (ELY) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Sabtu (21/11/2026).

DPRD MURA

Likon Ajak Seluruh Unsur Pemerintahan Perkuat Persatuan

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:26 WIB