KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%

1TULAH.COM-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh resmi mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 pada kisaran 7,5 persen hingga 9,5 persen. Usulan ini mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga upah minimum sektoral.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa draf usulan ini disosialisasikan lebih awal mengingat penetapan UMP 2027 dijadwalkan pada 1 November 2026, disusul penetapan UMK dan upah minimum sektoral pada 10 November 2026.

“KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027, baik UMP maupun UMK, berada pada kisaran 7,5 persen sampai dengan 9,5 persen. Angka ini akan kami perjuangkan dalam Dewan Pengupahan dan melalui berbagai jalur konstitusional,” tegas Said Iqbal dalam keterangan resminya, Kamis (17/9/2026).

Tiga Komponen Utama Formula Perhitungan

Dalam merumuskan besaran kenaikan upah minimum 2027, KSPI dan Partai Buruh mengacu pada tiga komponen utama, yaitu:

1. Rata-rata inflasi nasional secara tahunan (year-on-year)

2. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional

3. Indeks tertentu (alpha)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2026, rentang indeks tertentu ditetapkan antara 0,5 hingga 0,9. KSPI memilih batas tertinggi, yaitu 0,9, sebagai landasan perhitungan.

Perhitungan sementara ini memanfaatkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) periode Oktober 2025 hingga Agustus 2026—mengingat data lengkap September 2026 masih menunggu rilis resmi. Data tersebut mencatat:

• Rata-rata Inflasi Nasional: 3,20%

• Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Nasional: 5,43%

Melalui kalkulasi menggunakan indeks 0,9, diperoleh angka kenaikan rata-rata nasional sebesar 7,7 persen. Angka ini kemudian dijadikan dasar penetapan batas bawah usulan sebesar 7,5 persen untuk mengantisipasi wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional.

Pertimbangkan Disparidad Ekonomi Antardaerah

Said Iqbal menekankan bahwa rentang usulan 7,5 persen hingga 9,5 persen sengaja disusun fleksibel karena kondisi perekonomian, inflasi, serta pertumbuhan di tiap daerah berfluktuasi secara signifikan.

Atas dasar disparitas indikator ekonomi tersebut, pihak buruh memilih tidak menetapkan satu angka tunggal secara seragam, melainkan sebuah rentang proporsional agar penyesuaian upah di tingkat daerah tetap objektif dan relevan. (Sumber:Suara.com)