Diduga Digerakkan Salah Satu Tokoh, Diduga Kepala Desa di Amuntai Utara Memihak Satu Paslon Pilkada HSU 2024

- Jurnalis

Senin, 9 September 2024 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu HSU, M Khairudin. Foto: Istimewa

Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu HSU, M Khairudin. Foto: Istimewa

1tulah.com, AMUNTAI – Oknum kepala desa (kades) di wilayah Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) diduga memihak salah satu pasangan calon (paslon).

Oknum kades di wilayah tersebut disinyalir digerakkan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang terafiliasi pada salah satu kandidat peserta Pilkada HSU 2024.

Dugaan keberpihakan ini mencuat setelah beredar informasi yang memojokkan adanya keterlibatan kades dalam salah satu paslon.

Menurut beberapa sumber 1tulah.com di Amuntai, ada sejumlah kades terlihat ikut serta dalam kegiatan salah satu paslon peserta Pilkada HSU 2024.

Baca Juga :  Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Sohibul Iman Ditunjuk Jadi Pengganti

Warga setempat menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan tersebut karena kades seharusnya menjaga netralitas dalam proses demokrasi.

“Kita berharap kepala desa bisa bersikap netral dan tidak ada unsur keberpihakan bagi salah satu paslon di Pilkada HSU, kalau memang demikian, maka hal ini justru memicu konflik kepentingan, sikap netralitas dan keterbukaan itulah yang kami harapkan, agar Pilkada HSU 2024 berjalan sukses dan aman,” ucap salah seorang warga Amuntai Utara yang enggan disebutkan namanya kepada awak media, Senin (9/9/2024).

Baca Juga :  Tiga Kader PSI Mundur dari Partai, Posisi Politik Wapres Gibran Dinilai Makin Tertekan

Dalam hal ini, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu HSU, M Khairudin angkat bicara, saat dikonfirmasi 1tulah.com

“Mengacu UU desa, dan edaran bawaslu RI bahwa kepala desa dilarang menguntungkan pihak/golongan tertentu, apabila ditemukan pelanggaran, maka diteruskan ke instansi terkait,” ucapnya melalui WhatsAap.

Para pemangku kepentingan dan masyarakat kini berharap agar proses Pilkada HSU 2024 tetap berlangsung secara adil dan transparan, serta semua pihak, terutama pejabat publik, tetap netral demi menjaga integritas demokrasi.

Penulis: Windi Hidayat

Editor: Aprie

Berita Terkait

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Sohibul Iman Ditunjuk Jadi Pengganti
Lebih dari 25 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Wapres Gibran
Tiga Kader PSI Mundur dari Partai, Posisi Politik Wapres Gibran Dinilai Makin Tertekan
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Bantah Tudingan Penyadapan Presiden Prabowo, Ancam Somasi 3×24 Jam
Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta
Soal Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Gerindra: Hormati Proses Hukum dan Minta Kemenkeu/Kementerian Terkait Beri Penjelasan
Persiapan Pemilu 2029: Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu dan Adminduk, Buka Ruang Masukan Masyarakat
Diisukan Gantikan Gibran di Tengah Sidang MK, Begini Respons Puan Maharani

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 06:41 WIB

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Sohibul Iman Ditunjuk Jadi Pengganti

Selasa, 10 November 2026 - 12:03 WIB

Lebih dari 25 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Wapres Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 08:56 WIB

Tiga Kader PSI Mundur dari Partai, Posisi Politik Wapres Gibran Dinilai Makin Tertekan

Sabtu, 7 November 2026 - 15:09 WIB

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Bantah Tudingan Penyadapan Presiden Prabowo, Ancam Somasi 3×24 Jam

Selasa, 3 November 2026 - 14:44 WIB

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Minggu, 1 November 2026 - 08:19 WIB

Soal Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Gerindra: Hormati Proses Hukum dan Minta Kemenkeu/Kementerian Terkait Beri Penjelasan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:46 WIB

Persiapan Pemilu 2029: Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu dan Adminduk, Buka Ruang Masukan Masyarakat

Selasa, 6 Oktober 2026 - 15:06 WIB

Diisukan Gantikan Gibran di Tengah Sidang MK, Begini Respons Puan Maharani

Berita Terbaru