Ini Barang-Barang Hasto Sekjen PDIP yang Disita Penyidik KPK

1TULAH.COM – Tim penyidik KPK telah mengambil tindakan menyita telepon seluler, catatan, dan agenda milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, selama proses pemeriksaan terkait dugaan kasus suap dengan tersangka Harun Masiku.

Langkah ini dilakukan dalam rangka penggeledahan salah satu staf Hasto yang dipanggil dalam proses pemeriksaan.

Meski Hasto menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap prosedur yang dianggapnya tidak tepat, KPK menegaskan bahwa semua langkah yang diambil telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, termasuk penyitaan barang bukti yang didasari oleh surat perintah penyitaan.

Hasto mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan penyidik KPK yang menurutnya tidak mematuhi prosedur hukum yang seharusnya. Ia menegaskan bahwa kedatangannya ke KPK dilakukan dengan niat baik sebagai warga negara yang taat hukum, namun proses pemeriksaan yang dijalani dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Terlebih lagi, Hasto merasa tidak diizinkan untuk didampingi oleh kuasa hukumnya selama proses pemeriksaan, yang menurutnya merupakan pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai saksi menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kuasa hukum Hasto, Patra Zen, juga mengkritik tindakan penyidik KPK yang menurutnya tidak mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Hasto seharusnya dilakukan dengan menghormati proses hukum dan prinsip keadilan. Patra menyoroti pentingnya meminta barang bukti langsung kepada yang bersangkutan tanpa harus melakukan penyitaan secara langsung.

Selain itu, ia menekankan bahwa penegakan hukum haruslah menjunjung tinggi etika dan prinsip hukum tanpa memandang status sosial atau jabatan seseorang.

Penyidik KPK menyatakan bahwa semua proses pemeriksaan dan penyitaan barang bukti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun terjadi ketegangan antara Hasto dan penyidik KPK terkait prosedur yang dianggap tidak tepat, KPK tetap menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang adil dan transparan.

Terlepas dari perbedaan pandangan, KPK bertekad untuk terus menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum demi kepentingan masyarakat dan negara.

Penulis : Dedy Hermawan