LPEM FEB UI Sebut Orang Indonesia Sulit Punya Rumah Karna Harganya Tak Masuk Akal

- Jurnalis

Jumat, 7 Juni 2024 - 15:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi KPR Rumah - Simulasi Hitung Iuran Tapera (sumber:  suara.com)

Ilustrasi KPR Rumah - Simulasi Hitung Iuran Tapera (sumber: suara.com)

 

1TULAH.COM – Laporan khusus dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti penyebab mahalnya harga rumah di Indonesia, yang mendorong pemerintah untuk mewajibkan kelas pekerja menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) karena tingginya angka backlog.

Laporan tersebut menunjukkan adanya kelebihan penawaran rumah di segmen masyarakat kelompok pendapatan menengah ke atas, sementara kekurangan penawaran terjadi pada rumah dengan harga terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah.

Hal ini disebabkan oleh preferensi developer properti untuk membangun unit rumah dan apartemen di segmen atas, karena pertimbangan margin profit yang lebih besar.

Baca Juga :  Kelakar Presiden Prabowo di Nganjuk: Senggol Jumhur Hidayat yang Sering Masuk Penjara Kini Jadi Menteri

Angka backlog di Indonesia masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit rumah pada tahun 2023. Tingginya harga rumah juga disebabkan oleh harga lahan yang tinggi, biaya konstruksi yang meningkat, dan kebijakan pembiayaan yang belum optimal.

Tingkat harga rumah yang tinggi juga mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap rumah rendah, terutama karena pertumbuhan harga rumah tipe kecil yang signifikan. Meskipun ada perlambatan pertumbuhan harga rumah baru-baru ini, harga rumah masih tinggi terutama di kota-kota besar.

Baca Juga :  Rupiah Tembus Rp 17.645 per Dolar AS, Cetak Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah!

Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dan mempermudah akses perumahan yang terjangkau.

Meskipun telah meluncurkan berbagai program seperti Program 1 Juta Rumah dan subsidi perumahan, kebijakan tersebut masih dinilai belum cukup efektif untuk menangani backlog perumahan.

Secara keseluruhan, laporan tersebut menyoroti kompleksitas masalah perumahan di Indonesia dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk menangani masalah tersebut.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Presiden Prabowo Minta Rakyat Rekam Aparat Nakal: “Jangan Melawan, Video Saja dan Lapor Saya”
Kasus Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus: TAUD Resmi Gugat Praperadilan Polda Metro Jaya
BI Rate Naik Jadi 5,25 Persen, Rupiah Berbalik Menguat ke Rp17.653 per Dolar AS
KPK Bakal Tahan Dua Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Debit Sungai Barito Naik, BPBD Mura Imbau Warga Bataran Sungai Tingkatkan Kewaspadaan
Perkuat Ketahanan Pangan, Bulog Buntok dan Pemkab Barsel Teken MoU
KPK Usut Dugaan Pengumpulan Uang THR di RSUD Cilacap
Polisi Tetapkan 15 Pelaku Utama Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 21 Mei 2026 - 06:16 WIB

Presiden Prabowo Minta Rakyat Rekam Aparat Nakal: “Jangan Melawan, Video Saja dan Lapor Saya”

Rabu, 20 Mei 2026 - 16:01 WIB

Kasus Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus: TAUD Resmi Gugat Praperadilan Polda Metro Jaya

Rabu, 20 Mei 2026 - 12:59 WIB

KPK Bakal Tahan Dua Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Rabu, 20 Mei 2026 - 12:26 WIB

Debit Sungai Barito Naik, BPBD Mura Imbau Warga Bataran Sungai Tingkatkan Kewaspadaan

Rabu, 20 Mei 2026 - 09:37 WIB

Perkuat Ketahanan Pangan, Bulog Buntok dan Pemkab Barsel Teken MoU

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:39 WIB

KPK Usut Dugaan Pengumpulan Uang THR di RSUD Cilacap

Selasa, 19 Mei 2026 - 19:21 WIB

Polisi Tetapkan 15 Pelaku Utama Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe

Selasa, 19 Mei 2026 - 14:31 WIB

Diduga Langgar Etik, 3 Hakim Peradilan Militer Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilaporkan ke MA

Berita Terbaru