Sejumlah Gugatan PPP Tak Diterima, Ketua KPU: Jalur MK Untuk Penuhi Ambang Batas Tak Tercapai

- Jurnalis

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024) (sumber: suara.com)

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024) (sumber: suara.com)

1TULAH.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menanggapi banyaknya gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perolehan suara DPR RI di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Hasyim, putusan dismissal yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Selasa (21/5/2024) hari ini dan Rabu besok menunjukkan jika PPP tidak bisa memenuhi ambang batas parlemen.

“Ikhtiar dari PPP melalui jalur MK untuk mencapai perolehan suara minimal batas untuk parliamentary threshold 4 persen rupa-rupanya tidak dapat tercapai karena putusan dismissal menyatakan sejumlah perkara PPP tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pendahuluan,” kata Hasyim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2024).

Baca Juga :  Bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Prabowo: Indonesia Stand by You

Salah satu perkara yang paling menonjol menurut Hasyim yakni gugatan perolehan suara PPP di Jawa Barat dengan 19 kabupaten yang diperkarakan.

Gugatan itu akhirnya dinyatakan tidak bisa diterima oleh MK dalam pembacaan putusan dismissal.

“Perkara PPP untuk DPR RI sengketa hasil Pemilu di DPR RI di beberapa perkara berhenti sampai di sini, tidak dilanjutkan kepada pemeriksaan pembuktian,” ujar Hasyim.

Baca Juga :  Dewan Ajak Masyarakat Barsel Sukseskan Pilkada 2024

Untuk diketahui, MK meregistrasi 297 PHPU Legislatif yang terdiri dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Usai majelis hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait, sidang sengketa Pileg 2024 dilanjutkan dengan agenda putusan dismissal.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Berembus Kabar Sejumlah Pj Kepala Daerah Hendak Ikutan Pilkada, Mendagri Tito: Bawaslu Tolong Diawasi!
Dewan Ajak Masyarakat Barsel Sukseskan Pilkada 2024
Bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Prabowo: Indonesia Stand by You
Wakili Pemprov Buka Operasi Pasar Murah di Barsel, Ssttt…Sekda Kalteng ‘Turun Gunung’?
Hadiri Peluncuran Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pj Bupati Barut: ASN Harus Netral!
PDIP Rencana Usung Ahok Maju Pilgub Sumut, Begini Respons Bobby Nasution
Puncak Rakernas ke-V Digelar Hari Ini, PDIP Akan Umumkan Sikap Politik hingga Masalah Pilkada 2024
Panwaslu se-Kabupaten Barito Utara Dilantik, Bertugas Mengawal Pilkada Serentak November 2024
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:07 WIB

Berembus Kabar Sejumlah Pj Kepala Daerah Hendak Ikutan Pilkada, Mendagri Tito: Bawaslu Tolong Diawasi!

Minggu, 16 Juni 2024 - 10:39 WIB

Dewan Ajak Masyarakat Barsel Sukseskan Pilkada 2024

Jumat, 14 Juni 2024 - 07:29 WIB

Bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Prabowo: Indonesia Stand by You

Jumat, 14 Juni 2024 - 06:58 WIB

Wakili Pemprov Buka Operasi Pasar Murah di Barsel, Ssttt…Sekda Kalteng ‘Turun Gunung’?

Minggu, 2 Juni 2024 - 14:41 WIB

Hadiri Peluncuran Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pj Bupati Barut: ASN Harus Netral!

Selasa, 28 Mei 2024 - 04:50 WIB

PDIP Rencana Usung Ahok Maju Pilgub Sumut, Begini Respons Bobby Nasution

Minggu, 26 Mei 2024 - 12:13 WIB

Puncak Rakernas ke-V Digelar Hari Ini, PDIP Akan Umumkan Sikap Politik hingga Masalah Pilkada 2024

Sabtu, 25 Mei 2024 - 15:54 WIB

Panwaslu se-Kabupaten Barito Utara Dilantik, Bertugas Mengawal Pilkada Serentak November 2024

Berita Terbaru