Pemprov Kalteng Gelar Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik 2026 untuk Tingkatkan Profesionalisme ASN

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Pembukaan Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Tahun 2026 di Aula Sei Kapuas BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (18 Mei 2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti.

Dalam sambutannya, Sunarti menegaskan bahwa pelayanan publik menjadi wajah utama pemerintah yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Kualitas pelayanan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat,” ujar Sunarti.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi tuntutan masyarakat di era reformasi birokrasi dan pelayanan digital saat ini.

“ASN dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Sunarti, peningkatan kualitas pelayanan publik harus dimulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar mampu bekerja secara profesional, adaptif, dan berintegritas.

“Keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas aparatur. Karena itu ASN harus terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Plh. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Ida Suharti Ningsih menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi ASN dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada masyarakat,” ungkap Ida.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan dilaksanakan selama empat hari, mulai 18 hingga 21 Mei 2026, melalui metode klasikal, studi kasus, diskusi kelompok, hingga praktik penyusunan rencana aksi pelayanan publik.

“Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif agar peserta memahami dan menerapkan pelayanan publik secara efektif,” jelasnya.

Ida berharap kegiatan tersebut dapat mendukung reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Melalui pelatihan ini, aparatur diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tandas Ida.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, narasumber, serta panitia penyelenggara.(*)

Penulis : Hewu