Keluhan Warga Barito Utara LPG Bersubsidi Mahal, Sudah Didengar Pertamina dan ESDM Tunggu saja Gebrakannya

1TULAH.COM, Jakarta -Keluhan warga Barito Utara, Kalimantan Tengah, terkait harga jual LPG bersubsidi 3 kilogram yang mahal sudah sampai ke Pertamina dan Kantor ESDM pusat.

Keluhan warga Barito Utara itu disampaikan 4 anggota DPRD, Kamis 3 Agustus 2023, sore.

Keempat wakil rakyat menyampaikan keluhan warga antara lain, H Tajeri, H Abri, Hasrat dan Hj Sofia. Mereka mendampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian(Disdagrin) H Jainal Abidin.

Kedatangan mereka di Jakarta sempat di ping-pong, karena harus mendatangi beberapa kantor Pertamina.

Akses bertemu pihak berkompeten terkait laporan dugaan penyelewengan distribusi LPG bersubsidi di Muara Teweh, Barito Utara, sempat di persulit.

Namun akhirnya membuahkan hasil saat mendatangi kedua kali kantor Graha Pertamina di Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat.

Kedatangan wakil rakyat Barito Utara di terima Ipahani, Manager LPG subsidi dan nonsubsidi pada kantor PT Pertamina Parta Niaga Gambir, Kamis.

Hampir 1,5 jam pertemuan berlangsung.

Lalu point apa saja disampaikan?

1. Terkait dugaan distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram tidak sesuai aturan, hingga menyebabkan harga tinggi.

2. Dari 155 pangkalan yang ada di Barito Utara diduga banyak fiktif.

3. LPG bersubsidi jatah daerah lain yang di jual di Barito Utara atau bukan peruntukan wilayah.

4.27 surat diterbitkan Disperindag, baik surat teguran kepada agen  kesediaan menjual LPG sesuai HET dan pelaksanaan pasar penyeimbang.

“Alhamdulillah meski sempat ada hambatan bertemu pihak berkompeten akhirnya bisa di terima. Permasalahan LPG yang dikeluhkan warga semua sudah kami sampaikan,” kata H Abri.

Sementara H. Tajeri menambahkan, dari beberapa hal disampaikn, Pertamina mengaku ada yang salah dalam pendistribusian dan penjualan LPG di Barito Utara.

Harusnya kata pertamina, dibeberkan Tajeri, LPG 3 Kg itu milik pemerintah yang seharusnya dari Agen disalurkan ke Pangkalan 80 persen dijual kepada yang berhak membelinya yaitu masyarakat miskin. sedangkan 20 persen untuk pengecer yang dijual kembali kepada yang berhak membelinya, dengan ketentuan tidak melebihi HET yang diatur pemerintah daerah.

“Di tempat kita bukan seperti itu. Pangkalan justru banyak tutup dan saat ini gas justru banyak di distribusi ke kios-kios eceran,” terangnya.

Sementara anggota DPRD, Hasrat berharap dari hasil laporan ini ada perubahan baik, sehingga warga masyarakat bisa mendapatkan LPG bersubsidi sesuai HET.

“Di tempat kita harga sangat tidak wajar. pelaku usaha harusnya menjul LPG berubsidi sesuai HET ditetapkan pemerintah daerah, karena mereka beli di pertamina dengan harga murah,” terangnya.

Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Jainal Abidin, mengaku lega bisa menyampaikan kendala dan permasalahan LPG bersubsidi ke pertamina.(*)