Ganjar Telpon Heru Budi Sampaikan Keluhan Warga Jakarta, Priiittt! Dianggap Ambil Alih Tupoksi DPRD DKI

1TULAH.COM-Tindakan Ganjar Pranowo yang menelepon Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terus disemprit berbagai kalangan. Bukan hanya dianggap telah turut campur dalam urusan pemerintahan di DKI, Gubernur Jawa Tengah ini juga dianggap terkesan telah menggambil kewenangan dan Tupoksi Anggota DPRD DKI Jakarta.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengecam tindakan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo yang menelepon Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga. Ia bahkan merasa tersinggung dengan yang dilakukan Ganjar.

Sebab, kata Taufik, penyerapan aspirasi merupakan tugas dari para Anggota DPRD DKI sebagai wakil rakyat. Apalagi, Ganjar merupakan Gubernur Jawa Tengah yang sederajat dengan Heru.

“Sebagai anggota legislatif saya sebenarnya tersinggung. Kan, dia tidak punya tupoksi di sini, tidak punya wewenang untuk mengurus Jakarta,” ujar Taufik saat dikonfirmasi, Senin (26/6/2023).

“Kalau yang punya wewenang untuk mengawasi dan mengontrol di Jakarta, tupoksi justru DPRD. Ngapain dia gitu? Dia kan nggak digaji untuk itu,” tuturnya menambahkan.

Seharusnya, Ganjar disebut Taufik fokus mengurus permasalahan di Jawa Tengah saja, bukan Jakarta. “Dia punya wewenang, jelas untuk di Jateng,” ucapnya.

Ia pun menilai apa yang dilakukan Ganjar hanya demi menarik simpati warga Jakarta menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Tapi, ngapain, sih, ke sini terus telpon telpon Pj Gubernur segala macam? Ya, begitu, lah. Tahun politik, kali ya,” pungkasnya.

Senada dengan Taufik, Pengamat Politik Ujang Komaruddin menyesalkan tindakan Bakal Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo yang menelepon Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Jakarta. Menurutnya, hal itu tidak pantas untuk dilakukan.

Menurutnya, memang tidak ada aturan yang melarang Ganjar untuk menelpon Heru di depan publik. Namun, apa yang dilakukan Ganjar dinilainya kurang beretika dan menimbulkan kesan cawe-cawe atau ikut campur.

“Memang tidak pas, tidak cocok, tidak elok dalam konteks itu. Ya boleh sih boleh saja, tetapi tadi ada kesan cawe-cawe,” ujar Ujang kepada wartawan, Senin (26/6/2023).

Apalagi, kata Ujang, Ganjar masih berstatus senagai Gubernur Jawa Tengah dan belum menjadi Presiden. Jika Presiden yang melakukannya, maka masih bisa diterima. (Sumber:suara.com)