Dewan Bahas Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bersama Eksekutif

1TULAH.COM, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), membahas sejumlah raperda, Rabu 24 Mei 2023.

Salah satu raperda di bahas antara lain mengenai raperda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Rapat dengan pendapat di pimpin langsung Wakil Ketua DPRD II, Sastra Jaya dihadiri belasan anggota. Sementara ppihak eksekutif di pimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Evariady Noor.

Dalam rapat itu, sejumlah anggota dewan banyak merevisi narasi dalam bunyi raperda yang disebutkan dalam beberapa pasal.

“Terkait penggunaan jalan milik daerah, agar bisa dirinci baik mengenai berat muatan, beban, dan siapa saja yang bisa menggunakan. kalau angkutan perusahaan harusnya tidak boleh. Kita mesti teliti lagi dalam pembahasan raperda ini, agar didapat hasil yang,” kata Hasrat, anggota DPRD barito Utara.

Para wakil rakyat meminta raperda ini pun segera direvisi, sehingga segera diparipurna dan diteruskan fasilitasi raperda ke biro hukum provinsi Kalteng.

“Raperda ini jangan lagi berlarut-larut, kita sempurnakan sebaik mungkin. Sebab sejak 2015 saya mengusulkan raperda ini, tetapi belum juga tuntas sampai sekarang,” timpal anggota dewan lainnya, H Abri.

Sementara itu, Kepala Satpol PP, Aprin Siaga mengaku setuju dengan hal disampaikan anggota dewan. Sudah disahkannya perda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini, memudahkan pihaknya di lapangan.

“Selama ini kami tidak leluasa melakukan penertiban, terkadang ada keraguan, sebab hal kami lakukan belum ada payung hukum. Jadi kami setuju raperda ini segera dituntaskan,” kata dia.

Selain membahas Raperda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, DPRD bersama eksekutif juga membahas raperda lainnya seperti, pembahasan lanjutan raperda tentang penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif, serta membahas raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. (*)