Menu

Mode Gelap

Berita · 24 Nov 2022 07:33 WIB

Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Barut, Ini Beberapa Catatan Fraksi Partai Gerindra


 Juru bicara Fraksi Gerindra, Mustafa Joyo, menyerahkan dokumen pemandangan umum Fraksi pada rapat paripurna di DPRD Barut, Rabu (23/11/2022). 
Foto (Delia Anisya Fitri/1tulah.com)
Perbesar

Juru bicara Fraksi Gerindra, Mustafa Joyo, menyerahkan dokumen pemandangan umum Fraksi pada rapat paripurna di DPRD Barut, Rabu (23/11/2022). Foto (Delia Anisya Fitri/1tulah.com)

1tulah.com,MUARA TEWEH– Rancangan peraturan daerah (Raperda) pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Utara (Barut) mendapat tanggapan dari seluruh fraksi dewan.

Tanggapan para wakil rakat ini, disampaikan melalui rapat paripurna II, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati, mengenai, Rancangan peraturan daerah (Raperda) pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan  Raperda pengelolaan keuangan daerah merupakan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, menyatakan salah satu tugas dan wewenang kepala daerah mengajukan Raperda, dan menetapkan peraturan daerah yang mendapatkan persetujuan bersama denganDPRD.

“Secara khusus kita berharap bahwa Raperda yang diajukan dapat meningkatkan penyelengaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar H. Tajeri Ketua Fraksi Gerindra, Kamis (24/11/2022) pagi.

Menurutnya, setelah mencermati dan mempelajari pidato pengantar Bupati terhadap Raperda itu, maka pihaknya dari fraksi Gerindra menyampaikan beberapa saran  dan masukan, agar menjadi bahan perhatian khusus pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Yakni fraksi Gerindra meminta agar mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggungjawaban sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Acuan atau dasar peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra minta penjelasan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, memperhatikan keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat Barito Utara.

“Demi terwujudnya pemerataan pembangunan daerah, menciptakan masyarakat makmur sejahtera, Fraksi Gerindra siap membahas Raperda pada rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan jadwal yang sudah  ditentukan,”ujar H. Tajeri.(Delia Anisya Fitri)

 

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ketua Caretaker DAD Barito Utara Audensi dengan Asisten dua Mewakili Bupati dan Kapolres Barut

3 Desember 2022 - 08:46 WIB

Ketua Caretaker DAD Barito Utara bersama pengurus lain, saat audensi dengan Asisten II, Rahmat MUratni dan dengan Kapolres Barut AKBP Gede Pasek Muliadnyana, Jumat (04/12/2022). Foto. Dellia Anisya Fitri/1tulah.com

Kabar Baik! Kompetisi Liga 1 Digulir 5 Desember

3 Desember 2022 - 08:39 WIB

Ilustrasi pertandingan Liga 1 2022/2023. [ANTARA FOTO/Bayu Pratama S]

Berperan Dalam Kesehatan Ibu dan Anak, Pemkab Barut Dukung Rencana Aksi Pokja Posyandu

3 Desember 2022 - 08:38 WIB

Rp 1,794 Triliun, Pemkab Barut Terima Transferan Dana Provinsi Tahun Anggaran 2023

3 Desember 2022 - 08:30 WIB

Jokowi Buka Kembali Peluang Investor Masuk ke IKN, Setelah Kawasan 1A, Giliran Kawasan 1B dan 1C yang Ditawarkan

3 Desember 2022 - 07:48 WIB

Hasil Piala Dunia Grup G : Brasil dan Swiss ke Babak 16 Besar

3 Desember 2022 - 07:12 WIB

Para pemain Timnas Brasil memberikan aplaus pada suporter usai laga Piala Dunia 2022 kontra Kamerun di Stadion Lusail, Qatar, Sabtu (3/12/2022) dini hari WIB. [NELSON ALMEIDA / AFP]
Trending di Berita