Kalteng Terancam Kesulitan Dana Pembangunan, DPRD Minta Pusat Segera Lunasi Transfer Rp1 Triliun Sebelum 2027

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait masih adanya kekurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Nilai kurang bayar tersebut terbilang fantastis, yakni menembus angka lebih dari Rp1 triliun.

Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menegaskan bahwa persoalan ini menjadi fokus perhatian serius pihaknya. Pasalnya, kucuran dana dari pemerintah pusat selama ini menjadi tulang punggung utama dalam menopang struktur pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kalteng.

“Sebenarnya utang (kurang bayar) pemerintah pusat ke kita itu cukup banyak, kurang lebih sekitar Rp1 triliun lebih. Kalau kita hitung total dari seluruh yang kurang transfer,” ujar Arton S. Dohong dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Terbatasnya PAD Buat Kalteng Sangat Bergantung Dana Pusat

Arton menjelaskan, postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah saat ini masih sangat terbatas dan belum cukup mandiri untuk membiayai seluruh agenda pembangunan daerah secara menyeluruh. Sebagian besar PAD yang terkumpul habis tersedot untuk belanja operasional dan belanja pegawai.

Kondisi fiskal yang minim tersebut membuat ketergantungan Kalteng terhadap alokasi APBN dari pusat sangat tinggi, terutama dalam membiayai belanja modal dan proyek infrastruktur strategis.

“Kalau kita hanya berharap dari potensi pendapatan asli daerah, kita juga masih belum apa-apa. Habis untuk belanja pegawai saja. Mana untuk belanja modal, mana untuk belanja lain-lain,” ungkapnya.

DPRD Desak Penyelesaian Kurang Bayar Sebelum 2027

Penyelesaian kewajiban kurang bayar ini dinilai bukan sebatas pemenuhan administrasi keuangan negara, melainkan menyangkut kepastian pelaksanaan program-program prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat.

Pihak legislatif berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah cepat untuk menuntaskan sisa kewajiban alokasi transfer tersebut agar memberikan ruang fiskal yang lebih lega bagi Pemerintah Provinsi Kalteng.

“Kita harapkan, mudah-mudahan ke depan ya paling tidak kekurangan-kekurangan transfer itulah minimal untuk tahun 2027 itu bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat,” tegas Arton.

Dengan diselesaikannya hak keuangan daerah tersebut, Pemprov Kalteng diyakini akan memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih kuat untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pemerataan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. (Ingkit)