Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

1TULAH.COM-Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen pada produk sanitasi perempuan, khususnya pembalut, menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Pemerintah dinilai kurang berempati dengan menambah beban finansial perempuan, padahal hingga saat ini masih banyak kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses kebutuhan sanitasi dasar tersebut.

Kritik keras salah satunya datang dari Nabiyla Risfa Izzati, Menteri Sosial dan Layanan Dasar Kabinet Bayangan yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menegaskan bahwa penerapan PPN pada pembalut sangat tidak tepat sasaran.

Pembalut Adalah Kebutuhan Dasar, Bukan Barang Mewah

Nabiyla menilai pembalut merupakan produk kesehatan reproduksi yang bersifat esensial dan wajib dipenuhi setiap bulan, sehingga tidak seharus disamakan dengan barang komersial biasa apalagi barang mewah.

“Itu enggak tepat sih, karena pembalut itu, di satu sisi dia adalah hak dasar, kayak kebutuhan dasar. Di sisi lain dia sebenarnya kebutuhan dasar yang dari awal sudah tidak terjangkau,” ujar Nabiyla saat ditemui dalam aksi Suara Ibu Indonesia di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, alih-alih mengenakan pajak yang berpotensi melambungkan harga di pasaran, negara idealnya hadir untuk memperluas akses produk sanitasi. Di beberapa negara maju, produk kebersihan menstruasi bahkan telah disediakan secara gratis di tempat-tempat publik guna menjamin hak kesehatan perempuan.

“Seharusnya (gratis) kebanyakan kan, justru dilakukan agar dia bisa diakses dengan mudah ya. Sementara kita justru ke arah sebaliknya gitu. Kita ke arah yang malah mau bikin lebih mahal dengan cara memajaki pembalut,” ungkapnya.

Ancaman Period Poverty yang Kian Memburuk

Penetapan PPN 11 persen dikhawatirkan akan memperparah fenomena period poverty (kemiskinan menstruasi) di Indonesia. Period poverty adalah kondisi ketika perempuan mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan finansial untuk mengakses produk sanitasi yang layak, fasilitas kebersihan, hingga edukasi kesehatan menstruasi.

Nabiyla mengingatkan bahwa tanpa kenaikan pajak sekalipun, tingkat keterjangkauan harga pembalut bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih sangat memprihatinkan.

• Dampak Finansial: Kenaikan harga akibat pajak makin menyulitkan perempuan di garis kemiskinan.

• Risiko Kesehatan: Keterbatasan akses berisiko memaksa perempuan menggunakan alternatif pembalut yang tidak higienis, yang berpotensi memicu infeksi saluran reproduksi.

“Ada banyak sekali perempuan yang bahkan untuk membeli pembalut dengan harga yang sekarang aja, itu tuh enggak bisa menjangkau,” tegas Nabiyla.

Soroti Keadilan Pajak: Targetkan Kelompok Kaya, Bukan Hak Dasar Perempuan

Atas dasar tersebut, kebijakan memajaki pembalut dipertanyakan dari sudut pandang keadilan sosial dan keadilan pajak (tax justice). Pemerintah didesak untuk merevisi skema penerimaan negara dengan menyasar sektor-sektor yang berkeadilan tinggi dibanding membebani kebutuhan biologis rutin perempuan.

“Kayak dari sekian banyak hal yang bisa dipajekin gitu, pajekinlah orang-orang kaya itu gitu. Kenapa harus memajaki hak dasar dan kebutuhan dasar yang bahkan masih banyak perempuan yang enggak bisa mengakses,” pungkasnya.

Aksi Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pajak atas produk sanitasi perempuan memerlukan evaluasi mendalam agar tidak makin mengesampingkan pemenuhan hak-hak dasar perempuan di Indonesia. (Sumber:Suara.com)