Atraksi Terjun Payung Rp305 Juta Disorot ICW: Dinilai Tak Sesuai Skala Prioritas

1TULAH.COM-Pengelolaan anggaran pemerintah dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia kembali menuai kritik dari masyarakat dan pengamat. Sorotan publik mengemuka setelah atraksi terjun payung yang menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto dinilai memakan biaya yang kurang mencerminkan nilai urgensi serta keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Kritik Pengelolaan Anggaran dan Skala Prioritas

Penyelenggaraan kegiatan seremonial dengan alokasi dana besar memicu tanda tanya terkait efektivitas belanja negara. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menilai bahwa substansi permasalahan ini bukan sekadar mengenai besaran angka yang dikeluarkan, melainkan prioritas dalam pengalokasian anggaran publik.

“Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,” kata Wana.

Ia mengingatkan bahwa semangat memperingati hari kemerdekaan seharusnya diisi dengan kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas, ketimbang pengeluaran untuk aksi seremonial yang minim dampak sosial-ekonomi.

Kebutuhan Publik yang Lebih Mendesak

Di tengah tantangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar—seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penanggulangan bencana daerah—alokasi dana seremonial dinilai perlu dievaluasi secara ketat. Penggunaan anggaran belanja negara idealnya difokuskan pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat jangka panjang.

Wana menekankan pentingnya pemerintah memperketat pengawasan terhadap efisiensi anggaran perayaan nasional agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan di mata publik.

“Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran,” tegas Wana.

Pentingnya Transparansi dan Efisiensi Anggaran

Sorotan netizen dan pengamat terhadap atraksi terjun payung ini menjadi pengingat bagi instansi terkait untuk senantiasa menerapkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Evaluasi terhadap tata kelola anggaran acara kenegaraan diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan program prioritas nasional. (Sumber:Suara.com)