Dorong Efisiensi Anggaran, Pemprov dan DPRD Kalteng Sepakati KUA-PPAS 2027

1TULAH.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan strategis ini disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Palangka Raya, Selasa (18/8/2026).

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah menuju penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027. Dokumen ini menyelaraskan rencana kerja pembangunan dengan arah kebijakan fiskal daerah agar tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Instrumen Strategis Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa KUA dan PPAS bukan sekadar dokumen administratif rutin, melainkan instrumen strategis untuk mentransformasikan visi dan misi pembangunan ke dalam alokasi anggaran yang akuntabel.

“KUA dan PPAS adalah instrumen strategis untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan, prioritas daerah, serta kemampuan fiskal ke dalam kebijakan anggaran yang terukur dan bertanggung jawab. Di tengah tantangan fiskal, Pemprov Kalteng berkomitmen mengelola APBD secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil,” ujar Edy Pratowo.

Sektor Prioritas Pembangunan Kalteng 2027

Penetapan KUA-PPAS 2027 mengarahkan alokasi belanja daerah untuk memperkuat berbagai bidang vital. Sektor-sektor utama yang menjadi fokus pembangunan meliputi:

• Kualitas SDM & Pelayanan Dasar: Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

• Infrastruktur & Konektivitas: Percepatan pembangunan jalan, jembatan, dan aksesibilitas antarwilayah.

• Ekonomi & Hilirisasi: Pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, serta hilirisasi sumber daya alam.

• Pariwisata & Ekraf: Pemanfaatan potensi wisata lokal dan pemberdayaan ekonomi kreatif.

• Lingkungan Hidup: Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Strategi Pengelolaan Fiskal dan Penyeimbangan Anggaran

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menjelaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah berlangsung secara mendalam sejak 21 Juli 2026. Pembahasan tersebut mencakup pencermatan struktur pendapatan, belanja, hingga optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

• Proyeksi Defisit & Pembiayaan: Pendapatan daerah diproyeksikan lebih rendah dari kebutuhan belanja. Defisit ini ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026, sehingga pembiayaan netto berada pada posisi seimbang (nihil sisa anggaran di akhir tahun).

• Pengetatan Belanja Hibah: Setiap usulan belanja hibah wajib berbasis proposal, masuk dalam RKPD, serta lolos verifikasi ketat sesuai regulasi.

• Optimalisasi Ruang Fiskal: Hasil efisiensi belanja hibah dan peningkatkan target PAD dialokasikan kembali untuk memperkuat belanja modal serta alokasi bagi hasil ke kabupaten/kota.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong bersama para Wakil Ketua (Riska Agustin, Muhammad Ansyari, dan Junaidi), serta dihadiri Sekda Kalteng Linae Victoria Aden, unsur Forkopimda, dan jajaran kepala perangkat daerah. Sinergi ini diharapkan melahirkan APBD 2027 yang transparan, responsif, dan memberikan dampak nyata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. (Ingkit)