Kemendagri Minta Kepala Daerah Hentikan Rekrut Staf Baru, Skema PPPK Paruh Waktu Berubah 2027

1TULAH.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menghentikan perekrutan staf atau tenaga non-ASN baru di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tegas ini diambil di tengah proses finalisasi penataan status pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa selama ini pemerintah pusat kerap menerima dua keluhan utama dari pemerintah daerah (pemda). Pertama terkait keterbatasan anggaran fiskal untuk menggaji pegawai, dan kedua mengenai ketidakjelasan alih status tenaga honorer/non-ASN.

“Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu menjadi penuh waktu, hingga penuh waktu menjadi ASN,” kata Bima Arya usai menghadiri rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Kemendagri Siapkan Pengawasan Ketat ke Daerah

Bima menegaskan bahwa rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan DPR RI telah menghasilkan solusi atas dua permasalahan krusial tersebut. Oleh karena itu, Kemendagri berkomitmen untuk mengawal implementasi kebijakan ini agar tidak ada lagi pemda yang membandel dengan merekrut tenaga kerja di luar jalur resmi yang disepakati.

“Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas. Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru. Semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati,” tegas Bima.

PPPK Paruh Waktu Bisa Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Salah satu poin penting dalam kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI adalah kejelasan karier bagi tenaga PPPK paruh waktu. Dalam skema yang tengah difinalisasi, PPPK paruh waktu diproyeksikan mendapat kesempatan untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu mulai tahun 2027.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai penataan status pegawai ini telah memasuki tahap akhir. Menurut Dasco, DPR RI memberikan perhatian khusus menyusul banyaknya aspirasi yang masuk terkait nasib PPPK paruh waktu serta dorongan sebagian pegawai untuk dialihkan menjadi PNS.

“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK, dan keinginan dari PPPK menjadi PNS, terutama guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen,” ujar Dasco.

Nasib Guru Honorer, Madrasah, dan TK Ikut Difinalisasi

Penataan status ini tidak hanya menyasar pegawai umum di dinas-dinas pemerintahan, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan secara menyeluruh. Finalisasi kebijakan ini mencakup tenaga pendidik non-ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), guru madrasah negeri, hingga guru Taman Kanak-Kanak (TK).

“Hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” pungkas Dasco.

Dengan adanya finalisasi ini, pemerintah berharap penataan tenaga non-ASN di daerah dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan tidak lagi membebani APBD melalui perekrutan tanpa kendali. (Sumber:Suara.com)