Polri Absen Rapat Konflik Agraria, KPA Desak Komisi III DPR Panggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit

1TULAH.COM-Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengecam keras ketidakhadiran perwakilan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Atas pembatalan rapat tersebut, KPA mendesak DPR untuk memanggil langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengungkapkan kekecewaannya lantaran Kabareskrim Polri, Komjen Syahar Diantono, maupun pejabat kepolisian lainnya tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Padahal, rapat tersebut dirancang untuk membahas langkah konkret penghentian kekerasan serta kriminalisasi terhadap masyarakat adat, petani, aktivis, dan advokat di area konflik agraria.

Soroti Kriminalisasi Petani dan Masyarakat Adat di 11 Provinsi

Agenda RDPU kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan Mei 2026 yang sebelumnya berfokus pada kasus konflik lahan di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada RDPU terbaru ini, cakupan pembahasan diperluas hingga menyangkut praktik pemidanaan warga di 11 provinsi di Indonesia.

Dewi menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya menggunakan pendekatan hukum formal legalistik dalam merespons sengketa lahan. Pendekatan kaku yang hanya melihat legalitas di atas kertas berisiko besar memicu tindakan represif dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga di tingkat tapak.

Pentingnya Instruksi Langsung dari Pucuk Pimpinan Polri

KPA menilai kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat krusial karena berbagai tindakan represif jajaran Polda, Polres, hingga Polsek di daerah kerap berakar dari instruksi dan kebijakan tingkat pusat.

Penyelesaian konflik agraria struktural saat ini juga tengah diupayakan melalui dorongan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria bersama Pimpinan DPR RI. Tanpa adanya pemahaman serta komitmen yang sejalan dari pimpinan tertinggi Polri, upaya percepatan reforma agraria dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat rentan dinilai akan terus menemui jalan buntu. (Sumber:Suara.com)