Pemprov Kalteng Perkuat Transformasi Digital melalui Rapat Koordinasi Pengisian Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat transformasi digital melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengisian Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Aula Kanderang Tingang, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (7 Juli 2026), menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah Adiah Chandra Sari, narasumber dari Tim Koordinasi PEMDI melalui Zoom Meeting, serta diikuti kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah Adiah Chandra Sari menegaskan bahwa transformasi digital merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dituntut menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Adiah menjelaskan, mekanisme evaluasi yang sebelumnya menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini telah disempurnakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI). Menurutnya, perubahan tersebut tidak sekadar pergantian nomenklatur, tetapi juga penyempurnaan metode penilaian yang lebih komprehensif.

“PEMDI menilai berbagai aspek, mulai dari tata kelola, integrasi layanan, pemanfaatan data, kolaborasi, inovasi, hingga dampak nyata transformasi digital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa capaian indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Nilai indeks meningkat dari 1,00 dengan predikat Kurang pada 2021, menjadi 1,90 (Cukup) pada 2022, kemudian 2,75 (Baik) pada 2023, 2,87 (Baik) pada 2024, hingga mencapai 3,41 dengan predikat Baik pada 2025.

“Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Keberhasilan penilaian PEMDI bukan menjadi tanggung jawab satu OPD saja, tetapi membutuhkan kolaborasi dan komitmen seluruh perangkat daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Adiah menyampaikan bahwa berdasarkan jadwal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pelaksanaan penilaian PEMDI Tahun 2026 berlangsung mulai 27 Juni hingga 3 Agustus 2026. Pada periode tersebut, setiap pemerintah daerah diwajibkan melakukan pengisian data, melengkapi dokumen pendukung, serta memastikan seluruh indikator penilaian terpenuhi secara optimal.

Menurutnya, penilaian PEMDI bertujuan mengukur tingkat kematangan transformasi digital instansi pemerintah, mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan digital, mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan transformasi digital secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ini, Adiah mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi, komunikasi, dan koordinasi dalam penyediaan data maupun dokumen pendukung.

“Mari kita jadikan momentum ini bukan sekadar memenuhi kewajiban penilaian, tetapi sebagai upaya bersama memperbaiki tata kelola pemerintahan digital. Dengan komitmen, kolaborasi, dan semangat kebersamaan, saya optimistis nilai Indeks Pemerintahan Digital Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus meningkat,” pungkasnya.

Penulis : Hewu