Barito Utara 2026: Badai “Double Hit” dan Ancaman Resesi Lokal

Oleh : Fahmi R Kubra

Kabupaten Barito Utara kini berada di persimpangan jalan yang menentukan. Memasuki tahun 2026, sebuah fenomena yang saya sebut sebagai “Double Hit” (Pukulan Ganda) mulai menghantam. Istilah ini merujuk pada situasi terjepit yang ekstrem: di satu sisi, “keran” dana transfer melalui Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan anjlok hingga 72%, dan di sisi lain, sektor pertambangan sebagai mesin utama ekonomi dipaksa melambat lewat rencana pemangkasan kuota produksi dalam RKAB 2026 di rentang 15% hingga 25%.

Krisis ini didahului oleh tren pelambatan ekonomi yang nyata dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), pertumbuhan ekonomi total Barito Utara sempat mencapai puncaknya di angka 6,24% pada 2022, namun terus kehilangan momentum menjadi 5,49% (2023), merosot ke 5,03% (2024), hingga akhirnya melambat signifikan ke angka 3,12% pada 2025.

Penurunan ini dikomandoi oleh melemahnya performa sektor Pertambangan dan Penggalian sebagai motor utama. Sektor ini menunjukkan volatilitas yang mengkhawatirkan: setelah tumbuh eksponensial 8,57% pada 2022, lajunya terus menurun menjadi 5,24% (2023), sempat bertahan di 5,81% (2024), namun terjun bebas ke titik nadir 1,33% pada 2025. Mengingat sektor ini mendominasi struktur ekonomi kita, redupnya aktivitas tambang secara otomatis memadamkan sirkulasi ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan adanya guncangan kuota produksi di 2026, prediksi pertumbuhan ekonomi total Barito Utara 2026 diperkirakan akan terkontraksi di bawah 2%, sebuah sinyal resesi lokal yang sudah di depan mata.

Polemik Kuota dan Risiko “Penyakit Belanda”

Ketidakpastian produksi 2026 diperkeruh oleh polemik kuota nasional. Pemerintah pusat menetapkan target produksi batubara nasional 2026 di kisaran 600 juta ton (turun ~24% dari 2025). Namun, di lapangan, PERHAPI dan APBI mengungkapkan pemangkasan kuota RKAB per perusahaan secara riil bisa mencapai 40% hingga 70%. Pemotongan yang melampaui ambang batas keekonomian ini memaksa efisiensi besar-besaran, yang berarti ancaman PHK massal terhadap 3.500 hingga 5.200 jiwa tenaga kerja menjadi sangat nyata.

Dominasi tambang ini juga telah memicu gejala “Penyakit Belanda” (Dutch Disease) sebagaimana diteorikan oleh Corden & Neary (1982). Sektor lain layu karena ketergantungan pada rente tambang; lihatlah bagaimana Industri Pengolahan kita telah tumbuh negatif dalam dua tahun terakhir, yakni -1,20% (2024) dan -0,08% (2025). Sesuai Economic Base Theory dari Douglas C. North (1955), guncangan pada sektor basis (tambang) akan menyeret runtuh sektor non-basis seperti transportasi dan jasa yang selama ini ikut bergantung pada perputaran uang dari karyawan tambang.

Risiko Sosial: Deprivasi Relatif

Keterlambatan mitigasi PHK massal membawa risiko sosiologis yang besar. Merujuk pada Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel (1970), terdapat teori Deprivasi Relatif. Kerusuhan sosial seringkali muncul bukan karena kemiskinan semata, melainkan karena kesenjangan tajam antara ekspektasi kesejahteraan masyarakat (yang terbiasa dengan era pertumbuhan 6%) dengan kenyataan ekonomi yang tiba-tiba anjlok secara instan. Frustrasi kolektif akibat hilangnya pendapatan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menjadi sumbu ledak bagi stabilitas daerah.

Mitigasi Strategis: Langkah Penyelamatan

Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah ekstraordinari berdasarkan UU №23/2014. Pertama, melakukan advokasi konvergensi ke pemerintah pusat agar pemangkasan kuota RKAB mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi daerah. Kedua, melakukan refocusing anggaran darurat untuk jaring pengaman sosial dan program padat karya. Ketiga, mengakselerasi sektor “Sekoci” Pertanian yang masih menunjukkan resiliensi dengan tumbuh 3,72% pada 2025. Terakhir, menjaga disiplin PAD tanpa menambah beban bagi UMKM yang kian terjepit.

Krisis 2026 adalah ujian kepemimpinan teknokratik. Data telah berbicara: kita tidak bisa lagi menaruh seluruh masa depan Barito Utara pada satu keranjang tambang yang mulai retak. Mitigasi yang cepat adalah kunci untuk mengubah potensi kerusuhan menjadi resiliensi yang mandiri. Wallahu a’lam bish-shawab.(*)