BPJS PBI-JK Anda Nonaktif? Kini Masyarakat Bisa Melapor Lewat YLKI dan Kemensos

- Jurnalis

Sabtu, 14 Februari 2026 - 06:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial, Gus Ipul dalam pertemuan bersama jajaran YLKI di Kantor YLKI, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, (13/2/2026). (Dok: Kemensos)

Menteri Sosial, Gus Ipul dalam pertemuan bersama jajaran YLKI di Kantor YLKI, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, (13/2/2026). (Dok: Kemensos)

1TULAH.COM-Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) guna merespons maraknya aduan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hak masyarakat kurang mampu dalam mengakses layanan kesehatan tetap terlindungi melalui sistem pengaduan yang lebih terintegrasi dan transparan.

Sinergi untuk Perlindungan Sosial yang Lebih Cepat

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperpendek jalur birokrasi pengaduan. Dalam kunjungannya ke Kantor YLKI di Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026), Gus Ipul berharap YLKI dapat menjadi kanal alternatif bagi warga yang merasa hak bansosnya terhambat.

“Kami ingin mendapatkan masukan-masukan, dan saya harapkan YLKI juga menjadi salah satu tempat untuk menampung pengaduan dari berbagai masyarakat tentang layanan PBI maupun bansos secara umum,” ujar Gus Ipul.

Baca Juga :  Wabup Barsel Khristianto Yudha Resmi Lepas Kontingen FTBI Tingkat Provinsi Kalteng 2026

Nantinya, laporan yang masuk melalui YLKI akan terhubung langsung dengan pusat pengaduan Kemensos. Hal ini memungkinkan proses verifikasi dan tindak lanjut dilakukan secara real-time dan terkoordinasi antar lembaga.

Fokus Utama: Akurasi Data dan Tepat Sasaran

Selain menangani aduan, kolaborasi ini menyasar masalah fundamental dalam penyaluran bansos, yaitu pemutakhiran data. Gus Ipul menilai misi Kemensos dalam jaminan sosial sejalan dengan misi YLKI dalam perlindungan konsumen.

Beberapa poin penting dalam kerja sama ini meliputi:

  • Integrasi Sistem Pengaduan: Menghubungkan database laporan YLKI dengan sistem respons cepat Kemensos.

  • Verifikasi Lapangan (Ground Checking): Memastikan bahwa pelapor memang layak mendapatkan bantuan sesuai kriteria kemiskinan.

  • Transparansi Informasi: Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai alasan penonaktifan dan prosedur reaktivasi.

Respons YLKI Terkait Penonaktifan BPJS PBI-JK

Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, menyambut baik inisiatif ini. Berdasarkan data internal YLKI, saat ini tercatat sekitar 36 hingga 40 laporan spesifik mengenai penonaktifan BPJS PBI-JK.

Baca Juga :  Dua Rumah Milik Staf Anggota DPR Disita KPK dalam Penyidikan Kasus Dana Hibah Jatim

Namun, Niti menekankan bahwa pihaknya tidak akan menelan laporan tersebut mentah-mentah. “Perlu adanya ground checking untuk memastikan apakah pelapor memang masuk kategori yang berhak atau ada kendala administratif lainnya,” jelasnya.

Urgensi Masa Sanggah bagi Masyarakat

YLKI juga memberikan catatan kritis kepada pemerintah mengenai prosedur kebijakan:

  1. Hak Atas Informasi: Masyarakat wajib mendapatkan informasi transparan sebelum kepesertaannya dinonaktifkan.

  2. Masa Transisi: Perlunya periode waktu tertentu sebelum kebijakan diberlakukan secara total.

  3. Masa Sanggah: Memberikan kesempatan bagi warga untuk membuktikan kelayakan mereka kembali agar proses reaktivasi kepesertaan lebih mudah.

Harapan ke Depan

Penutup pertemuan tersebut menandai komitmen Kemensos untuk terus berbenah. Dengan menggandeng lembaga independen seperti YLKI, Kemensos optimistis akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan meningkat, sehingga anggaran negara benar-benar terserap oleh masyarakat yang membutuhkan. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026
Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan
Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII
Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026
DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur
Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads
Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998
UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 07:23 WIB

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 21:01 WIB

Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan

Sabtu, 21 November 2026 - 18:04 WIB

Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII

Sabtu, 21 November 2026 - 17:57 WIB

Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 13:19 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur

Sabtu, 21 November 2026 - 09:53 WIB

Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads

Sabtu, 21 November 2026 - 09:45 WIB

Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998

Jumat, 20 November 2026 - 14:28 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Berita Terbaru

Anggota DPRD Mura Imanudin

DPRD MURA

DPRD Mura Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Lokal

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:53 WIB

Satpol PP Turun ke Lapangan, Periksa Kelengkapan Izin Pelaku Usaha.

Muara Teweh

Satpol PP Barut Lakukan Pengecekan Izin Usaha Milik Pelaku Usaha

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:40 WIB

Waket I Likon saat menghadiri kegiatan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (ELY) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Sabtu (21/11/2026).

DPRD MURA

Likon Ajak Seluruh Unsur Pemerintahan Perkuat Persatuan

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:26 WIB