Ketua KPK Ungkap Korupsi Kuota Haji Khusus Tidak Hanya Terjadi Sekali

- Jurnalis

Sabtu, 21 Juni 2025 - 18:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi haji (Unsplash)

Ilustrasi haji (Unsplash)

 

1TULAH.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, namun juga diduga telah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya.

Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa kasus ini masih dalam penanganan aktif oleh KPK dan sedang berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Terkait kemungkinan pemanggilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Setyo menjelaskan bahwa hal itu masih dalam proses rangkaian penyelidikan.

Baca Juga :  Kearifan Tradisi Dayak Iban Sungai Utik: Kelola Api Terkontrol demi Jaga Ketahanan Pangan

Hingga saat ini, kasus tersebut masih berada pada tahap penyelidikan, belum masuk ke tahap penyidikan.

Pada 20 Juni 2025, KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan guna memperdalam penyelidikan atas dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus pada musim haji 2024.

KPK sebelumnya juga menyatakan komitmennya untuk mengusut dugaan penyimpangan ini demi menjamin keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan ibadah haji, khususnya dalam pembagian kuota yang seharusnya bebas dari praktik korupsi.

Baca Juga :  Jaga Kelembapan Gambut dan Habitat Orangutan, Mitigasi Karhutla di Kalbar Libatkan Warga Tapak

Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan haji 2024, terutama mengenai pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

Kuota tersebut dibagi secara merata antara haji reguler dan haji khusus, masing-masing sebanyak 10.000, dan menjadi salah satu fokus utama sorotan pansus dalam proses evaluasi.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Tugas Pokok, BPOM Perjuangkan Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun
Skandal Suap Pengadaan Smart Board & Chromebook Muara Enim senilai Rp62,86 Miliar: Terungkapnya Kongkalikong di Jakarta
Pemkab Barsel Sediakan Rumah Oksigen Gratis Akibat Kabut Asap
Kehadiran Arya Wedakarna di Miss Equality World 2026 Bangkok Tuai Sorotan Publik
Manchester City Rekrut Enzo Fernandez, Gelandang Argentina Jadi Amunisi Baru
Rahasia Sains di Balik Fenomena Matahari Berwarna Merah Saat Bencana Karhutla
KPK Duga Pemerasan Izin Tinggal WNA di Ditjen Imigrasi Masih Marak Pasca-OTT
Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 17:25 WIB

Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Tugas Pokok, BPOM Perjuangkan Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun

Rabu, 2 September 2026 - 17:02 WIB

Skandal Suap Pengadaan Smart Board & Chromebook Muara Enim senilai Rp62,86 Miliar: Terungkapnya Kongkalikong di Jakarta

Rabu, 2 September 2026 - 13:39 WIB

Pemkab Barsel Sediakan Rumah Oksigen Gratis Akibat Kabut Asap

Rabu, 2 September 2026 - 13:31 WIB

Kehadiran Arya Wedakarna di Miss Equality World 2026 Bangkok Tuai Sorotan Publik

Rabu, 2 September 2026 - 12:43 WIB

Manchester City Rekrut Enzo Fernandez, Gelandang Argentina Jadi Amunisi Baru

Rabu, 2 September 2026 - 12:12 WIB

Rahasia Sains di Balik Fenomena Matahari Berwarna Merah Saat Bencana Karhutla

Rabu, 2 September 2026 - 12:04 WIB

KPK Duga Pemerasan Izin Tinggal WNA di Ditjen Imigrasi Masih Marak Pasca-OTT

Selasa, 1 September 2026 - 17:31 WIB

Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Berita Terbaru