Gas Elpiji 3 Kilo Bukan Diperuntukan Untuk TNI, POLRI dan PNS

- Jurnalis

Kamis, 4 Februari 2021 - 10:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

1tulah.com, BUNTOK– Maraknya romur pengguna gas 3 kilo gram yang masih banyak digunakan oleh kalangan TNI, POLRI bahkan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), membuat pasokan gas tersebut menjadi langka dan susah didaptkan di panggalan-panggalan yang ada di Daerah setempat.

Hal tersebut membuat Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barsel Ensilawati Wijaya berkomentar kepada 1tulah.com, pada Kamis (4/2/2021).

Ensilawati mengatakan, gas LPG 3 kilo gram inikan sebenarnya diperuntukan untuk kalangan keluarga miskin atau keluarga yang kurang mampu, sekarang yang membuat barang ini langka di panggalan ternyata masih banyaknya pengguna gas tersebut dikalangan orang-orang yang mampu seperti PNS, TNI dan POLRI.

Baca Juga :  Polemik Program Makan Bergizi Gratis: Antara Kegembiraan Bocah SD dan Gugatan Mahasiswa

“Akibatnya Kouta gas LPG 3 kilo ini sering habis ditengah Jalan sehingga akhirnya menimbulkan kelangkaan dan kelompok yang berhak mendapatkannya ikut dirugikan,” tulis Ensi kepada 1tulah.com melalui pesan whatsApp

Legislator dari Partai PDI Perjuangn ini juga menambahkan, dalam permasalahan kalanggan ini, merupakan permasalahan klasik yang selalu muncul disetiap Tahunnya.

“Ini terjadi karena gas 3 kilo ini yang notabene nya menjadi hak masyarakat miskin, ini justru digunakan oleh kelompok masyarakat yang mampu,” tuturnya

Lanjut Ensi, seharus masyarakat yang mampu ini, janganlah mengambil apa yang menjdi hak masyarakat miskin, cobalah beralih ke gas 5 kilo atau 12 kilo, biar masyarakat yang kurang mampu bisa mndapatkan haknya kembali.

Baca Juga :  Air Mata di Sidang Korupsi Abdul Wahid: Momen UAS Bergetar Ucap ‘Aku Akan Tetap Membelamu’

“Saya juga menghimbau kepada dinas terkait supaya ada aksi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, agar membuat surat edaran untuk PNS, TNI dan POLRI agar tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak orang miskin,” ungkapnya

Ensi kuga menambahkan, dan saya juga menghimbau kepada dinas terkait supaya melakukan pengawasan ekstra terhadap agen-agen dan pangkalan, jangan sampai menyalurkan gas bersubsidi ini kepada yang bukan peruntukannya. (Ali)

Berita Terkait

Tak Sampai 2 Jam, Polisi Tangkap Pelaku Penggelapan Motor Ojol di Tanjung Priok
Komisi I DPRD Kalteng Puji Kinerja Bank Kalteng yang Kian Positif dan Sehat
Isu Gerindra Awasi Pergerakan Wapres Gibran Dipastikan Hoaks, Fraksi Bakal Layangkan Somasi
DPRD Kalteng Desak Penguatan Industri Pengolahan untuk Dongkrak Nilai Tambah SDA Daerah
Prabowo Targetkan Tutup hingga 800 BUMN Merugi demi Hemat Anggaran Triliunan Rupiah
Gaji Rp14 Juta Masuk Kategori MBR, Kelas Menengah Kini Berhak Dapat Rumah Subsidi?
Bawaslu Bartim Gandeng IWO dan PWI, Bangun Sinergi Demi Informasi Pengawasan yang Akurat
Jelang Muktamar ke-35 PBNU, Cak Imin Tegaskan Oknum Politik Praktis Harus Didepak
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 15:49 WIB

Tak Sampai 2 Jam, Polisi Tangkap Pelaku Penggelapan Motor Ojol di Tanjung Priok

Rabu, 24 Juni 2026 - 14:24 WIB

Komisi I DPRD Kalteng Puji Kinerja Bank Kalteng yang Kian Positif dan Sehat

Rabu, 24 Juni 2026 - 09:11 WIB

Isu Gerindra Awasi Pergerakan Wapres Gibran Dipastikan Hoaks, Fraksi Bakal Layangkan Somasi

Rabu, 24 Juni 2026 - 04:05 WIB

DPRD Kalteng Desak Penguatan Industri Pengolahan untuk Dongkrak Nilai Tambah SDA Daerah

Selasa, 23 Juni 2026 - 11:43 WIB

Gaji Rp14 Juta Masuk Kategori MBR, Kelas Menengah Kini Berhak Dapat Rumah Subsidi?

Selasa, 23 Juni 2026 - 06:17 WIB

Bawaslu Bartim Gandeng IWO dan PWI, Bangun Sinergi Demi Informasi Pengawasan yang Akurat

Selasa, 23 Juni 2026 - 01:42 WIB

Jelang Muktamar ke-35 PBNU, Cak Imin Tegaskan Oknum Politik Praktis Harus Didepak

Senin, 22 Juni 2026 - 16:38 WIB

DPRD Kalteng: Pembangunan Inklusif 2026 Adalah Kunci Kesejahteraan Merata

Berita Terbaru