PJO PT.TPC Jelaskan Kronologis pengecekan Lapangan Terkait Keluhan Warga Bartim

1tulah.com, TAMIANG LAYANG-Ada dugaan bahwa warga Desa Patung yang terkena dampak material lumpur dari kegiatan penambangan PT. Trisno Prima Coal (TPC), Pemkab Bartim telah melakukan pengecekan ke lapangan, Jumat (31/5/2024).

Dengan dipimpin langsung oleh Pj Bupati Indra Gunawan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, serta didampingi Penanggungjawab Operasional (PJO) PT. Trisno Prima Coal (TPC).

Dalam hal ini Pj. Bupati Barito Timur Indra Gunawan didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mishel beserta tim, Camat Paku Paskha Hariadi, exterbal relation PT. Padang Mulia Milo dan anggota, Safety Officer PT. Trisno Prima Coal Roy Rehi beserta tim.

Penanggungjawab Operasional (PJO) PT. Trisno Prima Coal (TPC) Eko Budi. P. menjelaskan kepada awak media, dari pengecekan ke lapangan hasilnya bagus dan disikapi Pj Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan Camat semua menyampaikan kondisi di lapangan baik-baik saja.

“Bukan kepada kita sebagai kontraktor tambang PT. Trisno Prima Coal (TPC), kamikan hanya kontraktor saja, hanya ada salah persepsi saja,” jelas Eko kepada wartawan di Tamiang Layang.

Menurutnya, kegiatan pengecekan ke lokasi yang dipermasalahkan tadi tidak menekan kesana kemari, baik kepada perusahaan dan kepada warga pemilik lahan yang terdampak dari kontaminasi material lumpur, tadi mereka mencari solusi yang terbaik aja serta secara bagus dan profesional.

“Terkait keluhan warga yang terdampak atau terkontaminasi lumpur di ladang atau sawahnya sudah lama, namun kontaminasi lumpur tersebutkan dari kanal air atau di antara tanggul yang terbuka itu bukan baru tapi sudah lama,” jelasnya

Juga kemarin Motor Grader yang diisukan membuka tanggul itu tidak benar adanya, dan tidak ada bekasnya, dan permintaan dari Pj. Bupati minta ditutup untuk kanal air tersebut dan diminta dibuatkan tanggul dan pada jam itu juga segera dilakukan.

“Tadi Pj Bupati juga meminta solusi yang terbaik, jika memang itu terkena lumpur atau mengakibatkan pada tanaman tersebut ya dihitung secara proporsional, maksudnya bukan seluruh luasan tapi  yang terkena  kontaminasi dari material lumpur saja, dan itu yang dilakukan pengecekan dari teman-teman DLH tadi,” papar Eko.

Setelah dari lapangan, sudah kita cek dan tutup kembali kanal tersebut dan diadakan mediasi antara pihak warga pemilik lahan dan pihak PT. Padang Mulia serta dibuatkan berita acara oleh rekan-rekan DLH.

Dijelaskannya, terkait angka itu juga belum ada, karena itu masih dalam pengajuan  dari warga pemilik lahan, tapi itu juga belum tertulis, namun yang diminta oleh PT. Padang Mulia itu secara tertulis.

“Ibaratnya kita hanya tukang bangunannya saja, yang mengerjakan dan itu juga secara logikanya kalau Motor Graderkan tidak bisa membuang atau mengangkat material lumpur atau membuka kanal namun hanya scrub jalan saja, tadi warga pemilik lahan juga sudah mengakui  bukan ditujukan kepada kontraktor tambang PT. TPC,” ucapnya

Ditabahkannya, terkait jalan hauling itukan milik PT. Bahtera Alam Tamiang (BAT), sampai sekarang hanya memakai dan juga maintenance jalan tersebut.

“Kalau kita sampai mengubah atau melebarkan dan lainnya kita belum berani, karena ukuran atau batas-batas mana lahan yang sudah dibebaskan atau yang lainnya kita belum tahu mana yang sebenarnya,”ujarnya.

Dikatakannya, apabila ada hal yang terjadi seperti ini lagi lebih baik secara diplomasi dan koordinasi atau bersurat ke perusahaan jika memang ada yang terkena dampak agar masalahnya tidak terjadi simpang siur dan bisa dilakukan dengan secara kekeluargaan untuk musyawarah dan mufakat. (zek)