KPK Sita Sejumlah Dokumen Pengadaan dalam Kasus Suap di Pemkab Muara Enim

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa saat menggeledah empat lokasi dalam penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tahun anggaran 2025-2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan pada 12 Juni 2026 di Kantor Bupati Muara Enim, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, rumah dinas bupati, serta rumah salah satu tersangka, Abi Nurwardani.

Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan proses pengadaan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Menurut Budi, penggeledahan merupakan langkah penting untuk melengkapi dan memperkuat alat bukti dalam penanganan kasus.

Selain itu, KPK juga berupaya menelusuri aliran dana, peran para pihak, serta berbagai aspek lain yang relevan guna mengoptimalkan proses pembuktian pada tahap penegakan hukum berikutnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7-8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, 10 orang diamankan, termasuk Bupati Muara Enim, Edison.

Selanjutnya, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.

KPK kemudian melakukan OTT lanjutan pada 10 Juni 2026 yang menjerat lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sehari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025, termasuk Edison dan sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Penulis : Laili R