Efisiensi Anggaran di Kalimantan Tengah: Legislator dari Partai Demokrat Tekankan Perlindungan Kesejahteraan Tenaga P3K

1TULAH.COM-Kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia kini menjadi sorotan tajam, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah penghematan fiskal ini dinilai perlu dipantau secara ketat agar tidak mengorbankan kesejahteraan pegawai, terutama kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan pemerintah daerah bahwa kebijakan pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan perhitungan yang sangat cermat.

Prioritas Kesejahteraan di Tengah Tekanan Fiskal

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menegaskan bahwa aspek kesejahteraan pegawai tidak boleh diabaikan dalam setiap langkah efisiensi. Menurutnya, tenaga P3K merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik yang sangat rentan terhadap perubahan kebijakan keuangan.

“Memang ini bagian dari kondisi keuangan nasional yang turut memengaruhi daerah. Namun kami berharap kebijakan efisiensi tidak berdampak pada nasib tenaga P3K,” ujar Muhajirin dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Muhajirin menyoroti adanya potensi pemangkasan anggaran yang mencapai 30 persen di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Angka ini dianggap cukup signifikan dan berisiko memicu tekanan ekonomi bagi para pegawai.

Risiko Finansial bagi Tenaga P3K

DPRD Kalteng mencatat bahwa baik ASN maupun P3K memiliki beban finansial yang nyata, mulai dari tanggung jawab menghidupi keluarga hingga kewajiban cicilan kredit. Pemangkasan yang tidak terukur dikhawatirkan akan melemahkan daya beli dan stabilitas ekonomi keluarga mereka.

“P3K ini bagian penting dari sistem pelayanan. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru melemahkan kesejahteraan mereka,” tegas Muhajirin.

Komitmen Pemerintah: Tidak Ada Perumahan Tenaga P3K

Di tengah kekhawatiran yang berkembang, muncul titik terang bagi para pegawai kontrak pemerintah di Bumi Tambun Bungai. DPRD Kalteng menyambut positif pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah yang memberikan jaminan keamanan kerja.

Pemerintah daerah memastikan bahwa tidak akan ada tenaga P3K yang dirumahkan akibat dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 ini. Komitmen ini dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga moralitas kerja dan keberlangsungan pelayanan masyarakat.

“Kami optimistis dengan komitmen pemerintah daerah. Ini kabar baik bagi para P3K, dan kami berharap benar-benar direalisasikan,” tambah Muhajirin.

Menjaga Keseimbangan Fiskal dan Pelayanan Publik

DPRD Kalteng mendorong penguatan sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam mengawal transisi anggaran ini. Fokus utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara:

• Stabilitas Keuangan Daerah: Menyesuaikan belanja dengan kemampuan pendapatan daerah.

• Kesejahteraan Pegawai: Memastikan hak-hak finansial tenaga P3K tetap terlindungi.

• Kualitas Pelayanan: Menjamin efisiensi tidak menurunkan standar layanan kepada masyarakat luas.

Dengan pengawasan yang ketat dari DPRD, diharapkan efisiensi anggaran di Kalimantan Tengah tidak menjadi momok bagi para pegawai, melainkan menjadi momentum untuk tata kelola keuangan yang lebih sehat tanpa mengorbankan sumber daya manusia yang ada. (Ingkit)