WFH ASN Setiap Jumat Dikritik, Komisi II DPR: Jangan Sampai Jadi Ajang Libur Panjang

1TULAH.COM-Kebijakan pemerintah yang menetapkan skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat menuai catatan kritis dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, mengingatkan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan.

Meskipun menghormati diskresi pemerintah dalam penyelenggaraan birokrasi, Khozin mengkhawatirkan pemilihan hari Jumat yang berdekatan dengan akhir pekan. Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, kebijakan ini berisiko menjadi ajang “libur panjang” (long weekend) yang tidak produktif bagi abdi negara.

Kekhawatiran Produktivitas dan Risiko Long Weekend

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) ini menekankan bahwa WFH seharusnya tetap mengedepankan performa kerja.

“Pemerintah memiliki kewenangan diskresi, namun pilihan hari Jumat ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend. Kami meminta penerapan WFH setiap Jumat ini dievaluasi secara berkala,” ujar Khozin di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia mendesak kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan pengawasan yang konsisten agar kualitas pelayanan publik tidak dikorbankan demi fleksibilitas kerja.

Target Efisiensi Energi dan Penurunan Emisi

Salah satu tujuan utama di balik kebijakan WFH ini adalah penghematan energi secara nasional. Khozin mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa mobilitas yang berkurang benar-benar berdampak pada angka konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Pastikan penerapan WFH pada hari Jumat memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik,” tambahnya.

Momentum Perbaikan Transportasi Umum dan Polusi

Di sisi lain, Khozin melihat kebijakan pengurangan mobilitas ASN ini sebagai peluang emas bagi pemerintah untuk membenahi sektor lain, terutama transportasi publik dan pengendalian polusi udara.

Menurutnya, WFH Jumat seharusnya menjadi pemantik bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mendesain sistem transportasi yang lebih terintegrasi.

• Pengendalian Polusi: Pengurangan kendaraan dinas dan pribadi ASN diharapkan menekan indeks pencemaran udara di kota-kota besar.

• Revitalisasi Transportasi: Momentum ini harus digunakan untuk serius membenahi fasilitas angkutan umum di daerah.

“Pelaksanaan WFH ini tidak sekadar urusan birokrasi semata, tapi terkait transportasi umum dan momentum pengendalian polusi. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga mesti dilakukan secara kuat,” pungkasnya. (Sumber:Suara.com)