Vatikan Pilih Jalur PBB, Tolak Undangan Donald Trump Bergabung Board of Peace Gaza

1TULAH.COM-Takhta Suci Vatikan secara resmi menyatakan tidak akan bergabung dengan Board of Peace (BOP), sebuah lembaga pengawas pemerintahan sementara di Jalur Gaza yang diinisiasi dan dipimpin oleh Donald Trump. Keputusan ini memperpanjang daftar entitas global yang enggan terlibat dalam badan tersebut.

Menteri Luar Negeri Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menegaskan sikap tersebut pada Selasa (17/2/2026).

Ia menyatakan bahwa sifat unik dari BOP menjadi alasan utama mengapa Vatikan memilih untuk tetap berada di luar struktur organisasi tersebut.

Kritik Terhadap Struktur yang Tidak Lazim

Vatikan sebelumnya menerima undangan resmi untuk bergabung pada Januari lalu. Namun, setelah melakukan pertimbangan mendalam menjelang pertemuan perdana BOP di Washington DC pada 19 Februari mendatang, pihak Vatikan memutuskan untuk menolak.

“Vatikan tidak akan berpartisipasi di Board of Peace karena sifatnya yang unik, yang jelas-jelas beroperasi tidak seperti organisasi antarnegara lainnya,” ujar Kardinal Parolin.

Menurut Parolin, salah satu poin keberatan fundamental adalah terkait peran lembaga internasional yang sudah ada. Vatikan berpandangan bahwa penanganan krisis global, terutama di wilayah konflik seperti Gaza, seharusnya tetap berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Salah satu keberatan kami adalah di level internasional seharusnya PBB yang mengelola situasi krisis. Ini adalah poin utama yang kami tekankan,” lanjutnya.

Gelombang Penolakan dari Negara Barat

Langkah Vatikan ini senada dengan sikap sejumlah negara besar lainnya. Tercatat, negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, Norwegia, hingga Swedia telah menyatakan penolakan mereka terhadap BOP.

Sementara itu, Italia dan Uni Eropa mengambil jalan tengah dengan hanya mengirimkan pemantau dalam pertemuan di Washington nanti.

Board of Peace sendiri dirancang oleh Donald Trump tidak hanya untuk mengurus persoalan di Gaza, tetapi juga diproyeksikan untuk menangani berbagai konflik global lainnya di masa depan.

Kontroversi: Struktur Kolonial dan Tanpa Palestina

BOP menuai kritik tajam dari berbagai analis politik dan aktivis kemanusiaan. Kritik utama tertuju pada komposisi keanggotaan yang dianggap berat sebelah; Israel tercatat sebagai salah satu anggota, namun Pemerintah Palestina sama sekali tidak dilibatkan.

Kondisi ini membuat banyak pihak menilai struktur BOP menyerupai sistem administrasi kolonial di masa lalu, di mana nasib suatu bangsa ditentukan oleh pihak luar tanpa melibatkan perwakilan sah dari bangsa yang bersangkutan.

Krisis Kemanusiaan yang Terus Berlanjut

Di saat pembahasan mengenai pembentukan BOP terus bergulir, situasi di lapangan masih mencekam. Israel dilaporkan tetap melancarkan serangan terhadap warga Palestina, baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat.

Data menunjukkan dampak mengerikan dari konflik yang meletus sejak Oktober 2023 ini:

• Korban Jiwa: Lebih dari 73.000 warga Palestina dan sekitar 2.000 warga Israel tewas.

• Krisis Pengungsi: Jutaan warga Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka.

• Ancaman Kelaparan: Blokade militer memicu bencana kelaparan massal di kalangan warga sipil.

Sejumlah pakar hukum internasional dan badan-badan di bawah naungan PBB secara konsisten menyuarakan kekhawatiran mereka, bahkan sebagian besar sepakat bahwa tindakan Israel di Gaza memenuhi unsur genosida.

Penolakan Vatikan ini menambah tekanan diplomatik terhadap legitimasi Board of Peace sebagai solusi perdamaian di Timur Tengah. (Sumber:Suara.com)