Pemprov Kalteng Luncurkan Kartu Huma Betang Tahun Ini, Komisi III DPRD Beri Catatan Khusus!

1TULAH.COM-Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk meluncurkan Kartu Huma Betang pada tahun ini mendapat perhatian serius dari jajaran DPRD Kalteng.

Program yang digadang-gadang sebagai tonggak baru perlindungan sosial ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, menegaskan bahwa pelaksanaan program ini harus dikawal ketat.

Ia meminta agar mekanisme penyaluran dan pendataan dilakukan secara transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

Program Strategis untuk Kelompok Rentan

Faridawaty menilai Kartu Huma Betang adalah langkah strategis Pemprov Kalteng dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu serta kelompok rentan di Bumi Tambun Bungai.

“Program ini harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari pendataan penerima hingga mekanisme penyaluran manfaatnya, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Faridawaty, Sabtu (31/1/2026).

Kunci Keberhasilan: Akurasi Data dari Desa ke Kota

Sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng, Faridawaty menyoroti bahwa hambatan terbesar program sosial seringkali terletak pada validitas data. Untuk meminimalisir risiko salah sasaran, ia mendorong pemerintah daerah untuk menjemput bola.

Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain:

• Kolaborasi Lintas Level: Melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat desa dan kelurahan dalam proses verifikasi.

• Transparansi Anggaran: Memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui Kartu Huma Betang dapat dipertanggungjawabkan.

• Sosialisasi Masif: Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai fungsi, manfaat, serta prosedur penggunaan kartu sebelum resmi diluncurkan.

Peran Pengawasan DPRD Kalteng

Komisi III DPRD Kalteng berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Faridawaty, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem, menegaskan bahwa akuntabilitas adalah harga mati.

“Kami akan melakukan pengawasan agar program ini berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan awalnya,” tegasnya.

Ia juga berharap Kartu Huma Betang menjadi instrumen efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan persiapan yang matang dan pengawasan yang ketat, Kartu Huma Betang diharapkan mampu menjadi “kartu sakti” bagi warga Kalteng untuk mendapatkan akses kesejahteraan yang lebih baik dan merata. (Ingkit)