UMP Kalteng 2026 Naik Menjadi Rp3,6 Juta, Wakil Ketua DPRD H. Junaidi: Dorong Kesejahteraan dan Daya Beli

Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Sosial

H. Junaidi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng, menekankan bahwa penetapan upah bukan sekadar angka. Menurutnya, ada aspek keseimbangan yang harus dijaga antara hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Kebijakan penetapan UMP menyangkut upaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan dinamika perekonomian daerah. Penentuan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi,” jelasnya.

Penyesuaian ini dianggap realistis mengingat kebutuhan hidup masyarakat yang terus berkembang seiring dengan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.

Dampak Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Salah satu poin penting yang disoroti Junaidi adalah efek domino dari kenaikan upah terhadap daya beli masyarakat. Dengan pendapatan yang lebih baik, konsumsi rumah tangga diprediksi akan meningkat, yang secara otomatis menggerakkan roda ekonomi di sektor jasa dan usaha mikro.

• Peningkatan Daya Beli: Pekerja memiliki ruang finansial lebih untuk memenuhi kebutuhan pokok.

• Stimulus Sektor Usaha: Meningkatnya permintaan barang dan jasa di tingkat lokal.

• Pembangunan Berkelanjutan: Kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi provinsi.

“Hal ini tentu dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal,” tegas Junaidi optimistis.

Harapan ke Depan

Dengan diberlakukannya angka baru ini, DPRD Kalteng berharap seluruh perusahaan di wilayah Kalimantan Tengah dapat mematuhi regulasi tersebut.

Junaidi berharap UMP 2026 menjadi pengungkit kesejahteraan yang merata dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Ingkit)