Gerakan ‘Canberra Bergerak’ dan Suara Rakyat: Alarm Keras untuk Demokrasi Indonesia

1TULAH.COM-Sebuah forum diskusi yang mempertemukan warga negara pembayar pajak dan diaspora Indonesia menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi terkini Tanah Air.

Diskusi ini, yang dipandu oleh mantan Komisioner KPK Chandra Marta Hamzah, menyoroti krisis kepercayaan dan disfungsi demokrasi yang dinilai semakin nyata. Para peserta forum mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dan substantif, alih-alih hanya bersikap reaktif.

Sorotan dari Diaspora dan Akademisi

Anthony Paulo Sunjaya, seorang akademisi dari UNSW Sydney yang mewakili diaspora di Australia, menekankan perlunya respons segera dan mendesak pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen. Tim ini diharapkan dapat menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM dan memastikan respons pemerintah tidak bersifat militeristik.

Frustrasi atas kurangnya perbaikan juga melahirkan gerakan “Canberra Bergerak” di Australia. Avina Nadhila, seorang mahasiswi S3 di Australian National University, dengan lantang menyuarakan kekecewaan, menuntut agar suara rakyat didengar tanpa harus menunggu adanya korban.

Melemahnya Kepercayaan dan Disfungsi Demokrasi

Shofwan Al Banna Choiruzzad, dosen HI UI, menjelaskan bahwa kondisi saat ini ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian dan anjloknya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, melemahnya institusi demokrasi membuat suara rakyat menjadi tidak relevan.

Kritik tajam dilontarkan terhadap respons pemerintah yang dianggap tidak serius dan tidak substansial dalam menanggapi ketidakpuasan publik.

Wartawan senior Budiman Tanuredjo menambahkan bahwa instrumen demokrasi, seperti partai politik dan organisasi massa, cenderung berdiam diri di tengah unjuk rasa. Ia menekankan perlunya konsolidasi semua tuntutan dari berbagai gerakan untuk menciptakan momentum perubahan.

Solusi Struktural: Komite Reformasi Independen

Sebagai solusi atas krisis ini, para narasumber mengusulkan pembentukan ‘komite reformasi’ independen. Komite ini diusulkan diisi oleh individu berintegritas tinggi dengan otoritas kuat untuk mengawal tuntutan publik, mereformasi berbagai lini pemerintahan, dan bertindak sebagai tim pencari fakta.

Di akhir diskusi, Chandra Marta Hamzah menegaskan bahwa semua pihak di pemerintahan—legislatif, yudikatif, dan eksekutif—harus segera berbenah diri. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas sebagai kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia. (Sumber:Suara.com)