Anggaran Rp350 Miliar Mandek di Dinas TPHP Kalteng: DPRD Soroti Lambatnya Penyerapan Belanja Modal!

1TULAH.COM-Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalimantan Tengah menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng. Pasalnya, hingga pertengahan tahun, penyerapan belanja modal dinas ini terbilang sangat lambat, menjadi yang terendah di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi II.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengungkapkan keprihatinannya. Realisasi anggaran fisik Dinas TPHP baru menyentuh angka 5,56 persen, jauh di bawah rata-rata serapan fisik kabupaten/kota se-Kalteng yang sudah mencapai 28,37 persen.

Persoalan Teknis dan Belum Rampungnya Dokumen Anggaran Jadi Biang Keladi

Menurut Siti Nafsiah, rendahnya realisasi ini disebabkan oleh persoalan teknis dan belum rampungnya penyusunan dokumen anggaran. “Tahapan perubahan 2025 saja belum selesai. Pembahasan RKA juga belum berjalan jadi wajar jika pelaksanaan di lapangan masih minim,” jelasnya pada Selasa (29/7/2025).

Padahal, Dinas TPHP mengelola anggaran yang tidak sedikit. Anggaran awalnya sekitar Rp300 miliar, bahkan meningkat menjadi lebih dari Rp350 miliar setelah perubahan APBD. Namun, dari jumlah besar tersebut, penyerapan belanja modal yang seharusnya digunakan untuk mendukung program pertanian produktif, baru terserap 2,5 persen.

“Belanja modal itu penting. Ada pengadaan alat mesin pertanian, bibit, dan pupuk yang dibutuhkan petani,” tegas Siti Nafsiah, menyoroti urgensi anggaran tersebut bagi sektor pertanian di Kalteng.

Hambatan dari Kegiatan Non-Operasional dan Optimisme Paruh Kedua

Siti Nafsiah juga menambahkan bahwa kegiatan non-operasional yang melibatkan banyak pihak kerap memperlambat pelaksanaan program. “Kegiatan di sana kan banyak di luar operasional jadi butuh kerja sama lintas pihak ini yang kadang menghambat percepatan,” terangnya.

Meski demikian, Komisi II DPRD Kalteng masih optimis bahwa capaian belanja modal dapat dikejar pada semester kedua tahun ini. Beberapa kegiatan pengadaan yang tidak memerlukan proses panjang, kata Siti, masih bisa diselesaikan tepat waktu.

“Kalau hanya pekerjaan lanjutan atau pengadaan alat saja, waktunya masih bisa terkejar. Kita masih punya lima bulan lagi, asal manajemen programnya tepat,” ucap Siti Nafsiah.

DPRD berharap Dinas TPHP segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen program dan anggaran mereka agar tidak semakin tertinggal dari OPD lainnya. Percepatan penyerapan belanja modal ini sangat krusial untuk memastikan sektor pertanian di Kalimantan Tengah dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (Ingkit)