Megawati Sedih Lihat Kondisi MK dan KPK, Singgung Isu Ijazah Jokowi yang Bikin Gonjang-ganjing

- Jurnalis

Kamis, 15 Mei 2025 - 10:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sedih melihat kondisi terkini MK dan KPK. (tangkap layar/ foto dok. BRIN)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sedih melihat kondisi terkini MK dan KPK. (tangkap layar/ foto dok. BRIN)

1TULAH.COM-Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kesedihannya atas kondisi terkini MK dan KPK, lembaga yang ia dirikan saat menjadi presiden. Ia juga menyinggung isu ijazah Jokowi yang menurutnya membuat publik gonjang-ganjing.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan perasaan sedihnya terhadap kondisi terkini Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, kedua lembaga tersebut didirikan olehnya saat menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia.

“Kenapa sih saya bikin MK? kenapa sih saya bikin KPK? Saya loh yang bikin, boleh sombong, saya bikin (MK dan KPK), (sekarang) sedih saya,” kata Megawati saat berpidato dalam acara Buku Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual di Kantor BRIN, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Meskipun demikian, Megawati selaku Dewan Pengarah BRIN tidak menjelaskan secara detail alasan kesedihannya terkait kondisi MK dan KPK saat ini.

Megawati Tegaskan Indonesia Negara Hukum

Dalam kesempatan tersebut, Megawati menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang harus ditaati oleh pemerintah dan warga negaranya. “Dari sisi hukum juga saya kira enggak bisa deh harus bener-bener, Indonesia ini adalah negara hukum, supaya. Kenapa saya bikin MK?” kata Megawati.

Ia kemudian meminta peserta yang hadir untuk tidak ragu memberikan tepuk tangan atas pidatonya. “Lah betul, tepuk tangan saja, jangan takut-takut, kemandirian itu namanya, orang bener kok,” ujarnya.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Minta Syarat TNI Disesuaikan, Warga Dayak Bertato Adat Bisa Mendaftar

Megawati juga bercerita tentang pengalamannya saat berpidato di acara partainya, di mana para kader PDI Perjuangan selalu bersemangat saat ia menyerukan “Merdeka!” “Kalau di partai saya, saya teriak merdeka, merdeka merdeka, semua pada ngikut. Lah di sini malu, nanti aku dipikir wong edan, merdeka gak dijawab,” kata Megawati.

Singgung Isu Ijazah Jokowi yang Bikin Gonjang-ganjing

Dalam acara tersebut, Megawati juga menyinggung isu dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai isu tersebut telah membuat publik gonjang-ganjing, terlebih sampai ada yang dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Yo, orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, benar apa enggak?” kata Megawati.

Ia mengaku bingung dengan sikap Jokowi, yang juga mantan kadernya. Menurutnya, jika ijazah Jokowi asli, maka tinggal menunjukkannya ke publik. “Ya kok susah amat ya (menunjukan ijazah jika asli), kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja ‘ini ijazah saya’, gitu loh,” ujar Megawati.

Megawati kemudian membandingkan dengan pengalamannya sendiri, di mana ia memiliki banyak gelar yang bisa ditunjukkan ke publik jika diminta. “Saya punya bukti. Kata orang, gelar profesor saya ada tiga. Gelar doktor honoris causa saya ada sebelas, dan saya masih menunggu empat lagi. Makanya saya bilang, ‘loh, kok bingung? Profesor sebelas, kok bingung?” ucapnya. “Saya sendiri sempat bingung, apakah harus buat tesis atau bagaimana? Tapi saya tanya ke banyak orang pintar, katanya gelar itu bentuk penghormatan,” Megawati menambahkan.

Baca Juga :  Ketika Cinta Dibungkus Kontrol: Mengurai Toxic Masculinity dan Dampak Buruk Patriarki

Sidang Mediasi Kasus Ijazah Jokowi Berakhir Deadlock

Sementara itu, sidang mediasi kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Solo kembali berakhir deadlock atau tidak ada kesepakatan damai. “Perlu saya sampaikan untuk mediasi hari ini khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya kesepakatan untuk damai,” terang Kuasa Hukum Jokowi, YB Irpan.

YB Irpan menjelaskan bahwa dalam mediasi lanjutan pekan depan, tergugat satu tidak perlu lagi hadir menghadap mediator, namun tergugat dua, tiga, dan empat tetap diminta hadir. “Mediasi pekan depan kami tidak perlu lagi menghadap mediator, kalau yang lainnya masih. Karena masih ada hal-hal yang perlu dilakukan pembahasan bersama-sama penggugat dan mediator,” kata dia.

Pernyataan Megawati ini menambah sorotan publik terhadap kondisi MK dan KPK, serta isu ijazah Jokowi. Pernyataan Megawati sebagai tokoh politik senior dan mantan presiden tentu menjadi perhatian penting publik. (Sumber:Suara.com)

 

 

Berita Terkait

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Dua Anggota DPRD Kota Bengkulu
Speedboat Bawa 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda, Termasuk Jurnalis Media Nasional
Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah, Pemerintah Minta Waktu Pembenahan 2 Bulan
Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan
Prabowo Ber Mandat Bantuan Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026
PT Indomuro Kencana Cepat Tanggap Berkontribusi dalam Penanganan Karhutla
Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka
Presiden Prabowo Minta Syarat TNI Disesuaikan, Warga Dayak Bertato Adat Bisa Mendaftar
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 22:22 WIB

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Dua Anggota DPRD Kota Bengkulu

Selasa, 8 September 2026 - 19:41 WIB

Speedboat Bawa 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda, Termasuk Jurnalis Media Nasional

Selasa, 8 September 2026 - 19:23 WIB

Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan

Selasa, 8 September 2026 - 18:32 WIB

Prabowo Ber Mandat Bantuan Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026

Selasa, 8 September 2026 - 13:17 WIB

PT Indomuro Kencana Cepat Tanggap Berkontribusi dalam Penanganan Karhutla

Senin, 7 September 2026 - 16:01 WIB

Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka

Senin, 7 September 2026 - 14:03 WIB

Presiden Prabowo Minta Syarat TNI Disesuaikan, Warga Dayak Bertato Adat Bisa Mendaftar

Senin, 7 September 2026 - 09:02 WIB

Dampak Erupsi Anak Krakatau: Sekolah PJJ, Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara

Berita Terbaru